Adhy menegaskan bahwa alokasi anggaran harus dikelola secara optimal untuk mendukung sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan penyelesaian terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sebesar 32 persen dari alokasi digunakan untuk pendidikan, dan 19,4 persen untuk kesehatan. Angka ini bahkan melampaui mandatory spending yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Adhy.
Ia juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan anggaran untuk mendukung target ekonomi makro tahun 2025, seperti pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.000 per USD, hingga lifting minyak dan gas bumi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Jatim, Didyk Choiroel, menyatakan bahwa penyerahan DIPA dan TKD ini juga mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Program-program unggulan seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan akan menjadi prioritas.
"Misalnya, program Makan Siang Bergizi bagi anak sekolah, yang kini tengah dalam tahap alokasi anggaran. Ini menunjukkan sinergi antara daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan bersama," pungkas Didyk.
Dengan penyerahan DIPA dan TKD ini, diharapkan Jawa Timur mampu melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto
