Kepada Raden Fadjar Wijanarko, Menteri menekankan pentingnya menjaga keadilan dan akses hukum yang merata.
"Sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anda harus memastikan hukum dapat diakses oleh semua kalangan. Edukasi hukum harus mudah dipahami dan pelaksanaan hukum harus adil tanpa diskriminasi," tegasnya.
Sementara itu, kepada Titik Setiawati, ia mengingatkan betapa vitalnya peran harmonisasi regulasi dalam pembangunan.
"Setiap regulasi yang disusun harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Pelantikan ini menandai awal baru bagi Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dengan para pejabat baru yang diamanahkan, harapan besar diletakkan pada transformasi pelayanan hukum yang lebih modern, responsif, dan inklusif.
Keberhasilan proses adaptasi ini tidak hanya menjadi cermin kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan, tetapi juga menjadi bukti komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
