Pemindahan ibu kota juga berdampak pada struktur birokrasi dan administrasi, yang memerlukan waktu dan proses penyesuaian. Perubahan ini memengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang sistem politik yang mendorong partisipasi aktif daerah untuk mendukung pembangunan IKN.
Salah satu kritik terhadap pemindahan ibu kota adalah potensi ketimpangan pembangunan antarprovinsi. Fokus pada Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN dianggap mengabaikan daerah lain, terutama yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata atau sumber daya alam.
Sebagai contoh, meskipun pembangunan IKN berjalan, dikutip dari Diskominfo Kaltim terdapat sekitar 113 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik. Ketimpangan ini dapat memicu kontra dari masyarakat lokal dan provinsi lain yang merasa terpinggirkan.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan pembangunan IKN juga membawa manfaat bagi wilayah lain di luar Pulau Jawa, termasuk dengan menyediakan program-program yang mengatasi ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
