Deklarasi Digital Bangkok, Harapan dan Tantangan Menuju ASEAN Digital yang Berkeadilan

Ali Masduki
Indonesia menegaskan dukungannya terhadap masa depan digital ASEAN melalui Deklarasi Digital Bangkok yang diadopsi dalam Pertemuan Menteri Digital ASEAN (ADGMIN) ke-5 berlangsung dari 15-17 Januari 2025 di Bangkok, Thailand. Foto/Menkomdigi.

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Bayangan masa depan digital ASEAN tergambar jelas dalam Deklarasi Digital Bangkok, sebuah dokumen penting yang lahir dari Pertemuan ke-5 Menteri Digital ASEAN (ADGMIN) di Thailand. 

Indonesia, melalui Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, memberikan dukungan penuh, menandai komitmen untuk membangun ruang digital yang aman, inovatif, dan yang terpenting inklusif. Namun, jalan menuju visi ini penuh tantangan.

Ulul Albab, akademisi Universitas Dr. Soetomo dan Ketua ICMI Jawa Timur, melihat Deklarasi Bangkok sebagai titik tolak yang kuat. 

“Ini lebih dari sekadar dokumen; ini adalah refleksi tekad kolektif ASEAN untuk menciptakan ekosistem digital yang benar-benar berkeadilan,” ujarnya. 

Deklarasi tersebut menetapkan langkah-langkah strategis, termasuk perang melawan kejahatan siber, pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab, dan yang paling krusial: perluasan akses internet berkualitas tinggi ke seluruh pelosok ASEAN.

Indonesia: Potensi Raksasa, Tantangan Nyata

Indonesia, sebagai ekonomi digital terbesar di ASEAN, memiliki potensi luar biasa. Inisiatif Indonesia Digital Vision (IDV) merupakan langkah berani untuk memperluas konektivitas, meningkatkan literasi digital, dan membina talenta digital. 

Ulul Albab optimistis IDV adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, menjangkau hingga ke desa-desa terpencil. 

"Bayangkan, potensi ekonomi yang terbangun dari konektivitas yang merata!” ucapnya.

Namun, optimisme ini diimbangi oleh kesadaran akan tantangan yang membayangi. Untuk itu Ulul Albab menekankan kesenjangan digital yang masih menganga antara perkotaan dan pedesaan. 

“Akses internet yang tidak merata bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi hambatan besar bagi inklusi digital,” tegasnya. 

Selain itu, perkembangan pesat AI dan teknologi digital menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi. 

“Regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas sangat dibutuhkan untuk melindungi warga dari penyalahgunaan teknologi,” tambahnya.

Editor : Ali Masduki

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network