Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Jawa Timur Wilayah Lamongan Hidayat Rachman menjelaskan bahwa jumlah SMA/SMK Negeri di Kabupaten Lamongan sebanyak 19 lembaga. Sedangkan SMA/SMK swasta sebanyak 131 lembaga. "Hasil musyawarah dengan MKKS se-Kabupaten Lamongan ada dua program utama tahun 2022, yaitu penguatan manajemen sekolah (kepala sekolah), dan penguatan layanan sekolah melalui peningkatan kompetensi para guru," katanya.
Alih fungsi kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi diakui para kasek belum bisa memenuhi harapan sepenuhnya. Bahkan cenderung menurun bagi kesejahteraan para guru PTT/GTT lantaran bantuan dari kabupaten/Kota sudah dihentikan.
Namun ada secercah harapan melalui program doubel track sekolah SMA/SMK yang masuk kategori 3T (Termiskin, Terpencil dan Tertinggal) siswanya sudah mulai bisa mandiri minimal untuk beli pulsa tak perlu minta kepada orang tua.
Pengawas Sekolah Lamongan Muhtadin meminta supaya Gubernur Jatim tidak mengkampanyekan program Tis-Tas karena hal tersebut menjadi boomerang bagi sekolah. Pasalnya, bantuan dari Pemprov melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum ideal untuk mewujudkan peningkatan kompetensi, karakter dan entreprenure.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
