Selain itu, kunjungan kerja (kunker) luar negeri dan perjalanan dinas juga dihapus, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi anggaran untuk kegiatan seremonial.
"Dulu banyak yang mengkritik kebijakan saya, tapi sekarang terbukti bahwa langkah ini benar demi efisiensi dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Meski melakukan efisiensi, Eri memastikan bahwa gaji dan tunjangan PNS tetap aman. Namun, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja dapat disesuaikan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun.
Sementara itu, anggaran Rp1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dikaji ulang bersama DPRD Surabaya. Sebagian dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.
"Kami ingin memastikan setiap anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pembangunan di Surabaya bisa lebih cepat," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
