Richard juga menambahkan bahwa kader GMNI bebas menyampaikan aspirasi politik secara pribadi tanpa ikatan struktural dengan partai tertentu. Hal ini juga tercermin dalam Persatuan Alumni GMNI (PA-GMNI) yang menegaskan sifat independen organisasi meskipun anggotanya memiliki kebebasan menentukan pilihan politik masing-masing.
Lebih lanjut, Richard mengingatkan legalitas kepemimpinan Arjuna Putra Aldino sebagai Ketua Umum GMNI periode 2019-2022 yang diakui secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SK No. AHU-0000510.AH.01.08.Tahun 2020.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI sekaligus anggota Steering Committee Konfercab, Fadil Gheantoro, menilai serangan yang terjadi bersifat sporadis dan ilusionis.
“Kami mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang GMNI Surabaya. Oleh karena itu, kami menyerukan seluruh kader DPK se-Surabaya untuk bersiap-siaga melawan berbagai bentuk serangan yang ditujukan kepada organisasi kami,” terangnya.
Selain itu, isu mengenai keterlibatan alumni dalam dinamika Konfercab juga mencuat. Muhammad Ageng Dendy melalui akun media sosialnya membantah adanya perintah dari alumni untuk mengintervensi jalannya Konfercab.
Namun, sejumlah kader GMNI yang dihubungi media Poros Merah Putih menyampaikan kekhawatiran adanya “alumni nakal” yang diduga akan ikut campur dalam Konfercab dan kongres persatuan GMNI yang akan datang di Bandung, Jawa Barat.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
