Namun, ada juga kecamatan yang tertinggal. Tiga kecamatan dengan capaian terendah adalah:
- Kecamatan Perak: 47,81 persen
- Kecamatan Gudo: 43,27 persen
- Kecamatan Jombang: 43,27 persen
Lebih lanjut, dari 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, baru 65 desa yang dinyatakan lunas. Sebanyak 104 desa masih di bawah 50 persen, dan 8 desa tergolong sangat rendah, bahkan di bawah 10 persen, diantaranya Desa Ngampel (Ngusikan): 0,9 persen, Desa Jiporapah (Plandaan): 1,4 persen dan Desa Bakalan (Sumobito): 3,6 persen
Hartono menegaskan bahwa peran camat sangat krusial dalam pengawasan dan koordinasi di tingkat desa. “Camat dan kepala desa harus memastikan seluruh proses pelunasan dan penyetoran PBB-P2 berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan di Buku 1 dan 2 karena sektor ini menjadi pilar utama pendapatan dari pajak lokal dan dipungut langsung oleh pemungut desa dengan kecamatan sebagai koordinator.
Bupati Jombang, Warsubi, menekankan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendanai pembangunan.
“Saya minta para camat yang wilayahnya belum lunas untuk intens melakukan koordinasi dengan Bapenda, pantau progres di desa secara harian, dan ambil tindakan cepat jika ada kendala,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak dan berharap semangat gotong royong serta sinergi terus diperkuat agar target penerimaan pajak daerah tahun ini dapat tercapai secara optimal.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
