Namun demikian, Haris mengingatkan bahwa masih ada daerah dengan progres lambat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti Bojonegoro (10,9%), Kota Pasuruan (20,6%), Kota Batu (37,5%), dan Kabupaten Pasuruan (41,4%).
“Kami menemukan berbagai kendala, mulai dari keterlambatan anggaran, dokumen notaris yang belum lengkap, hingga keraguan pengurus dalam melanjutkan proses," jelas Haris.
Dengan rata-rata penambahan lebih dari 280 koperasi per hari, pihak Kanwil optimis bahwa target 100 persen dapat tercapai pada pekan ketiga Juni 2025.
Berbagai strategi percepatan juga telah disiapkan, antara lain: Penandatanganan akta secara massal oleh notaris dan Audit kolektif kelengkapan dokumen serta qIntervensi langsung ke daerah-daerah dengan progres stagnan, seperti Bojonegoro, Kota Batu, Sampang, dan Situbondo
“Kami sangat mengapresiasi dukungan semua pihak, mulai dari Pemprov, Pemkab/Pemkot, rekan notaris, hingga Ditjen AHU yang menghadirkan sistem administrasi hukum yang andal,” pungkas Haris.
Program KD/KMP merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa. Melalui koperasi berbadan hukum, masyarakat desa diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, hingga jaringan usaha.
Saat ini, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah koperasi Merah Putih terbanyak secara nasional, menjadikannya contoh bagi provinsi lain dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas desa.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
