Program ini ditujukan untuk keluarga dari kelompok ekonomi rendah, terutama yang masuk dalam Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, jika ada anak dari keluarga tidak mampu yang belum masuk database DTSEN, mereka tetap bisa mendaftar dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.
Untuk mendukung kelangsungan proses belajar mengajar, 500 guru telah disiapkan, dengan prioritas tenaga pendidik dari kalangan ASN dan P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Dinsos Jatim juga tengah menyiapkan tambahan gedung dan fasilitas pendukung lainnya.
“Ada arahan Presiden untuk memperluas program ini hingga menjadi 200 sekolah nasional. Di Jatim, kami sudah mengidentifikasi 16 Balai Latihan Kerja milik pemprov dan akan disiapkan pula lokasi tambahan dari Kemensos,” imbuh Novi.
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar wacana, melainkan upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang layak bagi semua kalangan, khususnya masyarakat kurang mampu.
Dengan dukungan fasilitas, tenaga pengajar, dan sistem seleksi inklusif, Sekolah Rakyat diyakini akan menjadi motor perubahan bagi anak-anak Indonesia yang selama ini terhalang oleh keterbatasan ekonomi.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
