Namun, ia menekankan pentingnya pendataan terhadap kapal yang akan diangkat. “Jangan sampai ada kapal yang masih bertuan atau akan digunakan,” tambahnya.
Isu keselamatan juga mengemuka dalam dialog. Para nelayan mengeluhkan lemahnya sinyal komunikasi saat berada di tengah laut, yang menyulitkan jika terjadi insiden.
Menanggapi hal itu, Khofifah menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, serta memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan yang belum memiliki jaminan sosial tersebut.
“Kami ingin para nelayan bekerja dengan tenang, karena sudah terlindungi,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga berbincang dengan Rabiatullah, perwakilan Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) Muncar yang aktif memberdayakan istri nelayan.
Rabiatullah menyampaikan bahwa mereka telah memasarkan produk olahan ikan hingga luar daerah. Namun, keterbatasan izin seperti BPOM dan HAKI masih menjadi kendala utama.
“Kami butuh dukungan agar produk kami punya legalitas dan tidak dijiplak,” katanya.
Menanggapi hal itu, Khofifah menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan pengurusan sertifikasi BPOM dan HAKI.
“Untuk HAKI relatif cepat. Tapi BPOM bisa makan waktu dua tahun karena ada proses lab dan survei lapangan dari petugas,” jelasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
