Sementara itu, kuasa hukum Dahlan Iskan, Johanes Dipa, menilai ada kejanggalan dalam sikap Jawa Pos. Menurutnya, permintaan Dahlan untuk memperoleh salinan dokumen justru dipersulit, padahal arsip-arsip tersebut tersimpan di kantor pusat Jawa Pos.
“Kenapa sulit diberikan? Apa yang sebenarnya ditutupi? Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ungkap Johanes.
Ia juga mengkritik keterlibatan pengurus baru Jawa Pos yang disebutnya tidak memiliki sejarah membangun perusahaan tersebut. Menurut Johanes, tidak pantas jika pihak yang tidak berada di garis depan saat Jawa Pos dibangun kini mengklaim kepemilikan atas unit-unit usaha seperti DNP.
“Jika memang ada pengalihan kepemilikan yang sah, mana buktinya? Jika tak ada bukti pembayaran ke Pak Dahlan, maka itu hanya klaim sepihak,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
