PATI, iNewsSurabaya.id - Ribuan warga memadati Alun-Alun Kabupaten Pati pada Rabu (13/8) dalam aksi demonstrasi menuntut Bupati Haryanto Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi yang semula damai berubah ricuh, berujung pada perusakan fasilitas publik, pembakaran kendaraan dinas, hingga bentrok dengan aparat.
Sorotan utama demonstrasi ini berasal dari kebijakan kontroversial Bupati, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% dan penerapan lima hari sekolah.
Tak hanya berhenti di jalanan, desakan masyarakat mendorong DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna darurat pada hari yang sama. Hasilnya: DPRD secara resmi menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kebijakan bupati sebagai langkah awal menuju pemakzulan.
Dalam upaya meredakan ketegangan, Bupati Sudewo turun langsung ke tengah massa. Dengan pakaian putih dan peci hitam, ia naik ke atas kendaraan taktis (rantis) dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada ribuan warga yang telah mengepung area alun-alun.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik,” ucap Bupati Sudewo di hadapan massa.
Namun permintaan maaf itu tak menyurutkan amarah warga. Massa justru melemparkan botol, sandal, dan sampah ke arah bupati. Ia pun segera dievakuasi kembali ke dalam kantor menggunakan kendaraan lapis baja.
Setelah kejadian tersebut, Bupati Sudewo memberikan keterangan pers di hadapan awak media. Ia menyatakan bahwa dirinya menyadari adanya kekeliruan dan siap belajar dari kejadian ini.
“Saya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi saya ingin memperbaiki. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pembelajaran bersama, agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” tutur Sudewo.
Ia juga menanggapi reaksi warga dengan nada reflektif. “Ya kami bisa memahami emosi mereka, karena orang banyak tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan,” ujarnya.
DPRD Sepakat Bentuk Pansus Pemakzulan
Di Gedung DPRD Pati, rapat paripurna yang digelar pada siang hari menghasilkan keputusan penting: DPRD menyetujui penggunaan hak angket dan membentuk Pansus sebagai langkah hukum dan politik untuk meninjau kelayakan Bupati Sudewo menjabat.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas daerah. “Mencermati kondisi masyarakat yang terluka, dan demi meredam gejolak, kami sepakat menggunakan hak angket dan membentuk Pansus,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Dukungan terhadap hak angket datang dari seluruh fraksi, termasuk partai pengusung Bupati seperti Gerindra, menunjukkan bahwa krisis kepercayaan telah meluas.
Aksi demo juga membawa sederet tuntutan warga, antara lain:
- Menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatan.
- Menolak penerapan sistem lima hari sekolah.
- Menolak renovasi alun-alun dengan anggaran Rp 2 miliar.
- Menolak pembongkaran Masjid Raya Pati.
- Mengkritik proyek videotron Rp 1,39 miliar sebagai pemborosan.
Warga menilai proyek-proyek tersebut tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat dan menunjukkan lemahnya sensitivitas sosial dari pemimpin daerah.
Di tengah aksi yang berujung rusuh, kabar mengejutkan muncul: dua orang dilaporkan meninggal dunia. Anggota DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyebutkan hal itu saat paripurna berlangsung.
“Kami turut berduka atas korban jiwa dalam peristiwa ini. Ini jadi catatan penting bagi penegakan hukum dan evaluasi aparat,” katanya.
Sudewo Hormati Proses DPRD: “Itu Hak Mereka”
Menanggapi langkah DPRD membentuk Pansus untuk proses pemakzulan, Bupati Sudewo menyatakan bahwa ia menghormati proses demokrasi.
“Itu hak DPRD, saya hormati. Semoga proses ini membawa kebaikan bagi Kabupaten Pati,” ujarnya singkat kepada media.
Kondisi politik di Kabupaten Pati kini berada di titik krusial. Demonstrasi besar, kericuhan, korban jiwa, dan pemakzulan yang bergulir mencerminkan krisis kepercayaan yang mendalam. Langkah selanjutnya ada di tangan DPRD dan mekanisme hukum yang akan menentukan apakah Bupati Sudewo masih layak melanjutkan masa jabatannya atau harus lengser lebih awal.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
