SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2025 menjadi bahan perbincangan hangat. Sejumlah elemen masyarakat menilai ada alokasi belanja yang tidak wajar dan terkesan jauh dari kebutuhan mendesak warga.
Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025). Mereka menyoroti beberapa pos belanja APBD yang dianggap berlebihan hingga melukai hati masyarakat.
Koordinator aksi, A. Sholeh, mengungkapkan temuan anggaran dengan nilai fantastis yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami melihat ada alokasi belanja yang sangat tidak masuk akal. Misalnya anggaran makanan dan minuman hingga Rp6 miliar, sewa sound system, kipas angin, tenda, panggung, sampai kursi dengan nominal yang mengagetkan. Ini jelas jauh dari kebutuhan warga Surabaya,” tegasnya.
Dalam telaah RKA-SKPD 2025, SPM-MP membeberkan beberapa poin yang dianggap bermasalah, di antaranya:
-:Perjalanan dinas luar negeri mencapai Rp8,63 miliar dengan tarif harian melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan. Selisih biaya di sejumlah negara Eropa seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia berpotensi menimbulkan kerugian miliaran rupiah.
- Belanja jamuan tamu dan makan lapangan lebih dari Rp21 miliar, jumlah yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil pejabat dan ASN di Surabaya.
- Sewa peralatan seperti kipas angin, panggung, dan sound system dengan volume yang disebut tidak realistis.
- Pengelolaan utang daerah Rp513,86 miliar dengan bunga 13,7% dari bank daerah. Angka ini dinilai janggal karena lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman lembaga BUMN, yang hanya sekitar 6,5–7%.
Sholeh menegaskan, pihaknya tidak hanya berhenti pada aksi unjuk rasa. Dokumen hasil investigasi telah disiapkan untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.
“Setelah aksi ini, kami akan menyerahkan laporan resmi ke Kejati Jatim dan Polda Jatim. Ini bagian dari tanggung jawab moral kami terhadap masyarakat Surabaya,” ujarnya.
Selain itu, SPM-MP menilai Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
“Mulai dari plesiran pejabat hingga utang berbunga tinggi, semuanya menunjukkan pengkhianatan terhadap rakyat. Kami mendesak aparat hukum bergerak cepat, dan wali kota sebaiknya mundur dari jabatannya,” tambah Sholeh.
SPM-MP juga menyampaikan rencana untuk memperluas konsolidasi bersama elemen masyarakat Surabaya. Menurut mereka, isu ini bukan hanya soal transparansi anggaran, melainkan juga menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami akan memperkuat gerakan agar publik tahu bagaimana APBD dikelola. Ini penting agar masyarakat sadar bahwa uang pajak yang mereka bayarkan harus digunakan secara bijak,” tegasnya.
Setelah melakukan aksi selama hampir tiga jam, massa kemudian bergerak menuju Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menyerahkan laporan resmi terkait temuan mereka.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
