Fikser juga membantah kabar perjalanan dinas luar negeri yang disebut mencapai Rp8,63 miliar. Sejak pandemi Covid-19, anggaran perjalanan keluar negeri tidak lagi dianggarkan, kecuali seluruh biaya ditanggung penyelenggara.
“Kami memang punya kerja sama sister city dengan 25 kota, seperti Kochi (Jepang) atau Liverpool (Inggris). Namun yang berangkat adalah tenaga teknis, bukan pejabat, dan itu pun harus izin Kemendagri,” jelasnya.
Ia menambahkan, mulai tahun 2025 sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi, anggaran perjalanan dinas luar negeri resmi dihapuskan.
Menanggapi isu pengadaan ribuan kipas angin, sound system, dan tenda, Fikser mengatakan anggaran tersebut sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah. Kini, demi efisiensi dan pengawasan, seluruhnya ditempatkan di satu perangkat daerah.
“Tujuannya agar lebih mudah diawasi dan digunakan untuk kegiatan publik,” katanya.
Fikser juga meluruskan kabar pinjaman berbunga tinggi melalui Bank Jatim. Menurutnya, suku bunga sudah dinegosiasikan hingga di bawah 6 persen. Pinjaman tersebut juga tidak menggunakan jaminan aset dan sudah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan.
“Pinjaman daerah ini diarahkan untuk pembangunan rumah sakit dan infrastruktur strategis. Selain pinjaman, pembangunan juga dibiayai lewat APBD, kerja sama investor, hingga skema KPBU,” ungkapnya.
Fikser menegaskan bahwa Pemkot Surabaya melakukan kajian komprehensif sebelum mengajukan pinjaman, mulai dari kemampuan fiskal hingga mitigasi risiko.
“Setiap rupiah dari anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Surabaya,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
