SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) semakin strategis dalam menjaga stabilitas perbankan di Jawa Timur. Hal ini ditegaskan dalam acara bertema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Stabilitas, Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, serta Mendorong Pemerataan Pembangunan” yang digelar di Surabaya, Selasa (18/11).
Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyebutkan bahwa selama 2024–2025, total 26 BPR/BPRS nasional telah masuk proses penanganan LPS. Dari jumlah tersebut, 23 lembaga keuangan dilikuidasi, satu diselamatkan melalui skema bail-in, dan dua lainnya masih dalam tahap penanganan.
Salah satunya terjadi di Jawa Timur, di mana satu BPR resmi dicabut izin usahanya oleh OJK pada 2025 dan kemudian dilikuidasi oleh LPS.
Menurut Bambang, Jawa Timur memiliki posisi penting dalam peta stabilitas perbankan nasional. Hal itu tercermin dari tingginya angka penjaminan simpanan di wilayah tersebut.
Cakupan penjaminan LPS di Jawa Timur: 75,02 juta rekening bank umum atau 99,95% dari total rekening. 2,46 juta rekening BPR/BPRS atau 99,97% dari total rekening di sektor tersebut.
Dengan cakupan yang hampir menyeluruh, nasabah di Jawa Timur menjadi salah satu yang paling terlindungi di Indonesia.
Secara nasional, per September 2025, LPS mencatat penjaminan mencapai 662 juta rekening bank umum (99,94%) dan 15,8 juta rekening BPR/BPRS (99,97%). Angka ini dipertahankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
LPS secara berkala mengevaluasi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Pada September 2025 ditetapkan: TBP Rupiah Bank Umum: 3,50%, TBP Rupiah BPR: 6,00%, TBP Valas Bank Umum: 2,00% dan Kebijakan ini berlaku 1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026.
Di sisi lain, tren di lapangan menunjukkan rata-rata bunga simpanan masih lebih tinggi dari TBP. Proporsi nasabah yang menerima bunga di atas TBP meningkat signifikan, dari 13% pada 2022 menjadi 32% pada September 2025. Kondisi ini mendorong LPS bersama KSSK untuk mengajak perbankan menyesuaikan suku bunga agar tetap sehat dan kompetitif.
Bambang juga menyoroti pentingnya inklusi keuangan. Saat ini, sekitar 51 juta warga Indonesia masih belum memiliki rekening bank. LPS bersama anggota KSSK terus memperluas literasi dan akses layanan keuangan, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Jawa Timur.
Program edukasi dan sosialisasi penjaminan simpanan terus digencarkan, termasuk melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan yang hadir dalam acara tersebut.
Dengan cakupan penjaminan simpanan yang hampir sempurna serta peran aktif LPS dalam penanganan BPR/BPRS, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang paling siap menghadapi dinamika ekonomi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Jatim pun semakin meningkat berkat kehadiran skema penjaminan yang kuat dan transparan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
