SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kekhawatiran mengenai penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur pada 2026 mulai menjadi sorotan serius DPRD Jatim. Para wakil rakyat menilai, tanpa pengawasan yang lebih modern dan transparan, daerah bisa mengalami tekanan yang lebih berat, terutama setelah adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono, menyampaikan bahwa PAD Jatim berpotensi turun hingga Rp1,96 triliun. Situasi ini muncul seiring pemotongan dana transfer sebesar Rp2,8 triliun, atau sekitar 24 persen dari alokasi tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini menuntut pemerintah provinsi bergerak cepat dengan pendekatan yang lebih inovatif.
“Digitalisasi pengawasan dan pelaporan pendapatan harus diperkuat. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga menjaga akurasi dan menutup potensi kebocoran,” ujarnya.
Budiono menilai dua sektor pajak masih memiliki ruang optimalisasi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dua sumber pendapatan ini dianggap strategis karena menyangkut aktivitas masyarakat dan industri yang terus berjalan.
Menurutnya, peningkatan akurasi data hingga pengawasan berbasis digital akan membantu memperbaiki angka penerimaan daerah secara signifikan.
Aset Daerah yang Tidak Produktif Perlu Dioptimalkan
Selain persoalan pajak, DPRD juga menyoroti pengelolaan aset daerah. Banyak aset milik Pemprov Jatim dinilai belum memberikan kontribusi maksimal.
Budiono meminta BPKAD lebih agresif mencari terobosan. Aset yang menganggur, kata dia, bisa dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga agar memberi nilai tambah bagi daerah. Digitalisasi database aset juga dinilai mendesak untuk mempercepat proses evaluasi dan pemanfaatan.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak luput dari perhatian. DPRD menilai perusahaan-perusahaan daerah perlu meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki tata kelola agar bisa memberikan dividen maksimal.
“Kontribusi BUMD terhadap PAD seharusnya bisa lebih tinggi. Perlu ada renegosiasi kontrak hingga pemanfaatan aset yang lebih baik,” lanjut Budiono.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya reformasi fiskal dan efisiensi anggaran. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dinilai harus dilakukan dengan percepatan realisasi program agar dampaknya cepat dirasakan masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
