Meski demikian, Pipin mengakui realisasi layanan Trans Jatim di Kediri Raya belum bisa diwujudkan tahun ini. Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah membuat ekspansi koridor baru tertunda hingga 2026.
Namun, DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan layanan transportasi publik di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di setiap Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).
“Kami berbicara soal asas keadilan. Transportasi publik itu harus murah, aman, nyaman, dan bisa diakses semua lapisan masyarakat. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi,” tegas Pipin.
Ia berharap, ketika kondisi fiskal Pemprov Jatim kembali memungkinkan, perluasan koridor Trans Jatim di Kediri Raya dapat segera direalisasikan, menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Sebelumnya, rencana perluasan Trans Jatim di Kediri Raya sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun DPRD Jatim memastikan, meski tertunda, rencana tersebut tidak dibatalkan, melainkan menunggu waktu dan kemampuan anggaran yang lebih ideal.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
