SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Di balik riuhnya kendaraan yang keluar-masuk pusat kota, ada cerita lain yang jarang terdengar. Para juru parkir (jukir) di Surabaya ternyata tak hanya berjibaku mengatur lalu lintas kendaraan, tetapi juga menghadapi tekanan dan intimidasi saat menjalankan tugas sehari-hari.
Fakta ini mencuat dalam forum dengar pendapat yang digelar DPRD Surabaya. Sejumlah jukir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) dihadirkan untuk menyampaikan langsung pengalaman mereka di lapangan—mulai dari gesekan antar kelompok hingga tekanan dari pihak tertentu yang mengganggu aktivitas kerja.
Ketua Umum PJS, Izul Fiqri, mengungkapkan bahwa profesi jukir selama ini kerap dipandang sebelah mata. Padahal, menurutnya, mereka memiliki peran lebih dari sekadar mengatur parkir.
“Juru parkir bukan hanya pengelola parkir, tapi juga bagian dari penjaga ketertiban di lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Izul menegaskan, pihaknya terus melakukan pembinaan rutin untuk mengubah citra negatif yang melekat pada profesi jukir. Ia ingin para anggotanya tampil lebih profesional, disiplin, dan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.
Namun di sisi lain, Izul juga berharap pemerintah tidak tinggal diam. Ia meminta keterlibatan lebih serius dalam penataan sistem parkir, sekaligus memberikan perlindungan dari potensi intimidasi yang masih terjadi.
“Legalitas PJS harus dilihat sebagai solusi, bukan justru dicurigai,” tegasnya.
Dukungan terhadap jukir juga datang dari DPRD Surabaya. Anggota Komisi A, Azhar Kahfi, menilai keberadaan PJS bisa menjadi mitra strategis dalam mendorong digitalisasi parkir di Kota Pahlawan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
