SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur (Jatim) diwarnai skeptisisme tinggi dari masyarakat. Masuk hari ke-20 sejak dimulai, realisasi pendataan di lapangan tercatat baru mampu menjangkau seperempat Kartu Keluarga (KK) di wilayah setempat.
Banyaknya warga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang enggan membuka pintu bagi petugas sensus dipicu oleh dua kekhawatiran klasik. Yakni, khawatir kebocoran data pribadi serta ketakutan data tersebut dicatut untuk kepentingan penarikan pajak.
Kondisi tersebut diakui langsung oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, usai dirinya mengikuti pendataan di kediamannya, Senin (6/7/2026). Emil tidak menampik bahwa ketidakpercayaan publik terhadap keamanan siber dan transparansi fiskal menjadi batu sandungan berat di lapangan.
Menurutnya, sensus ekonomi bukan hal mudah untuk memperoleh data, maka mohon kerjasama masyarakat. Sebab, pendataan penting untuk merumuskan kebijakan yang disusun pemerintah berbasis data. “Tanpa data tentu akan sulit menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan," kata Emil.
Mencoba meredam kecemasan publik, Emil mengklaim kerahasiaan data masyarakat dijamin ketat oleh undang-undang. Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewajiban hukum mutlak untuk menggembok seluruh data individu maupun korporasi.
“Saran saya jangan langsung menolak. Ketika petugas datang welcome saja dan jika ada pertanyaan yang berat, sampaikan. Lebih bagus dijawab, namun jika memang tidak bisa menjawab sampaikan dan tidak ada hukuman," ungkapnya.
Namun, Emil juga mengingatkan adanya dampak sistemis jika warga terus melakukan aksi tutup mulut atau memberikan informasi palsu. Menurutnya, data yang tidak utuh berpotensi membuat perencanaan program dan akurasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah menjadi salah sasaran atau tidak optimal. “Saya berharap masyarakat memberikan kerjasama terbaik," ungkapnya.
Sikap defensif warga ini dinilai wajar oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Jatim, Herum Fajarwati. Ia memastikan instansinya telah membentengi data hasil sensus dengan infrastruktur yang mumpuni.
"Ketakutan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terkait potensi kebocoran data merupakan hal yang wajar. Namun kami pastikan BPS menggunakan sistem keamanan data berstandar ISO. Kami dilarang keras membuka ataupun menyajikan data individu," kata Herum.
Selain itu, kata Herum, BPS bekerja berdasarkan undang-undang yang mana merahasiakan data masyarakat yang dilindungi undang-undang. Dengan kata lain, BPS tidak akan membocorkan data perorangan maupun perusahaan karena tidak diperkenankan menyajikan data secara individu.
"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kebocoran data atau identitas bocor karena sesuai undang-undang serta aplikasi yang dipakai berstandar internasional," imbuhnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
