Sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim, Ibnu menyebut posisi Pemprov sangat strategis dalam menyatukan berbagai pihak yang berkepentingan. Koordinasi tersebut dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota, BPBD, pengelola kawasan, aparat keamanan, relawan hingga masyarakat sekitar.
Menurut dia, sistem tersebut penting karena kawasan hutan dan pegunungan memiliki kondisi yang berbeda dengan permukiman. Akses menuju titik api bisa menjadi tantangan tersendiri, sementara perubahan arah angin dapat membuat api bergerak lebih cepat.
Karena itu, langkah pencegahan juga harus mendapat perhatian serius. Ibnu mendorong agar patroli di kawasan rawan kebakaran, pemantauan titik api, edukasi kepada wisatawan dan masyarakat, serta kesiapan peralatan pemadam dilakukan secara berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah pencegahan. Tetapi kalau terjadi kebakaran, responsnya juga harus cepat dan terkoordinasi. Bromo ini bukan hanya persoalan satu daerah, tetapi bagian dari aset lingkungan dan pariwisata Jawa Timur,” tegasnya.
Ia berharap Pemprov Jatim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan kebakaran hutan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap daerah memiliki pola kerja yang terintegrasi ketika menghadapi ancaman kebakaran.
Ibnu menegaskan, jangan sampai koordinasi baru dibangun setelah api terlanjur menyebar. Dengan sistem penanganan yang disiapkan sejak dini, potensi kebakaran dapat ditekan dan dampaknya tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
