JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Pengamat politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Siraijt, mengingatkan Partai Demokrat agar tidak menjadikan kepengurusan DPD Jawa Timur (Jatim) periode 2026–2031 sebagai ruang dominasi keluarga elite partai.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kader di luar lingkaran keluarga menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat peluang kebangkitan Demokrat pada Pemilu 2029.
Peringatan tersebut disampaikan di tengah belum diumumkannya susunan lengkap kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak.
Baihaki menilai Demokrat harus menjadi partai yang inklusif dengan memberikan kesempatan kepada seluruh kader untuk berkontribusi dan mengisi posisi strategis dalam organisasi.
"Menurut saya, Demokrat Jatim harus jauh dari kata partai keluarga. Tren survei kami menunjukkan, 47,5 persen warga Jatim sangat anti terhadap partai keluarga. Demokrat harus jadi partai inklusif, terbuka peluang untuk semua kader mengabdi di berbagai posisi," kata Baihaki, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, kepengurusan Demokrat Jatim harus diisi figur-figur yang memiliki komitmen, loyalitas, serta kemauan bekerja keras untuk membesarkan partai. Dominasi keluarga pendiri partai dalam posisi inti dinilai berpotensi menghambat perkembangan organisasi.
"Kalau pengurus inti berisi keluarga dari pendiri partai tentu saja akan sulit partai berkembang, apalagi kontribusi untuk partai masih sangat minim. Karena tipikal warga Jatim ini cukup berbeda dengan provinsi lain, yang sebenarnya tidak suka dengan dinasti," jelasnya.
Baihaki menilai Jatim memiliki potensi menjadi lumbung suara Demokrat pada Pemilu 2029. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan konsolidasi organisasi dan komposisi pengurus yang mampu bekerja hingga tingkat akar rumput.
Menurutnya, sosok Emil Dardak dapat menjadi modal elektoral bagi Demokrat Jatim. Namun, kekuatan tersebut perlu didukung kader yang militan dan memiliki komitmen terhadap partai.
"DPP Demokrat harus melek terhadap realita bahwa Jatim ini bisa menjadi lumbung suara asal pendekatan sejak awal baik. Adanya sosok Emil Dardak sudah memberi angin segar dan elektoral, namun itu perlu diimbangi oleh kader atau pengurus yang militan dan mau berkorban untuk partai,” katanya.
“Kalau keluarga Cikeas dijadikan pengurus di Jatim, saya lihat ada kecenderungan irama partai akan berbeda dan berpotensi turun lagi di Pemilu 2029," tambahnya.
Selain komposisi kepengurusan, Baihaki juga menyoroti pentingnya rekam jejak kader yang akan mengisi struktur DPD Demokrat Jatim periode 2026–2031. Ia meminta partai mengutamakan kader yang memiliki integritas dan tidak tersangkut persoalan hukum.
"Jangan sampai, ada kader atau pengurus yang terjerat kasus hukum. Karena itu sangat berdampak pada elektoral partai. Partai harus mengambil kader yang terbaik, loyal, dan tentunya bebas dari kasus hukum untuk mengisi kepengurusan Demokrat Jatim ke depan," ujarnya.
Baihaki menyebut Pemilu 2029 menjadi momentum bagi Demokrat untuk memperbaiki kekuatan politiknya di Jatim setelah mengalami tren penurunan sejak Pemilu 2014. Ia merujuk hasil survei ARCI yang menunjukkan elektabilitas Demokrat sebesar 6,17 persen pada Juli 2022, kemudian meningkat menjadi 12,5 persen pada Agustus 2026.
"Pasca Musda 2022 lalu, kami memiliki data survei Demokrat di bulan Juli 2022 elektabilitas Demokrat di angka 6,17 persen. Angkanya merosot akibat dampak Musda, sementara per Agustus 2026 lalu saat mendekati acara Musda, elektabilitas Demokrat di angka 12,5 persen," jelasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
