SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Anggaran pengadaan logistik untuk penanganan bencana di Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp41,35 miliar menjadi sorotan DPRD Jatim. Besarnya alokasi belanja tersebut dinilai perlu dievaluasi, terutama karena pengadaan mi instan menyerap anggaran hingga Rp17,24 miliar.
Jika dihitung menggunakan asumsi harga eceran rata-rata Rp3.000 per bungkus, anggaran tersebut setara dengan sekitar 5,74 juta bungkus mi instan. Jumlah ini memunculkan pertanyaan mengenai proporsi belanja logistik serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang terdampak bencana.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, melontarkan kritik terhadap komposisi anggaran tersebut. Dia menilai kebijakan pengadaan logistik bencana seharusnya tidak hanya berorientasi pada besarnya jumlah barang yang dibeli, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan dan kesehatan para pengungsi.
"Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Logistik jangan hanya berorientasi mengenyangkan perut, tetapi melupakan gizi masyarakat," tegasnya, Minggu (1/11/2026).
Menurut Renny, kebutuhan pangan di lokasi pengungsian tidak bisa disamaratakan. Bayi, ibu hamil, anak-anak, hingga lanjut usia membutuhkan asupan nutrisi yang berbeda dan tidak cukup jika hanya mengandalkan mi instan.
Karena itu, dia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengevaluasi komposisi belanja logistik. Anggaran pengadaan pangan perlu diarahkan pada bahan makanan bergizi seperti telur, ikan, susu, dan sayuran agar kebutuhan kelompok rentan tetap terpenuhi selama berada di pengungsian.
Kritik DPRD Jatim tidak hanya menyasar pengadaan mi instan. Sejumlah pos belanja logistik lainnya juga diminta dibuka secara transparan, terutama terkait spesifikasi barang dan harga satuan.
Berdasarkan rincian anggaran yang disoroti, pengadaan 1.901 unit tempat tidur lipat atau velbed mencapai Rp5,90 miliar. Sementara itu, anggaran pembelian selimut tercatat Rp9,51 miliar.
Pos lainnya meliputi pengadaan sembako sebesar Rp3,81 miliar, terpal Rp2,75 miliar, serta kasur lipat senilai Rp2,12 miliar.
Renny meminta Pemprov Jatim mempublikasikan rincian pengadaan, mulai dari spesifikasi barang, jumlah kebutuhan, hingga harga per unit. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat dan tidak terjadi pemborosan.
Dia juga mengingatkan potensi persoalan apabila pengadaan dilakukan dalam jumlah besar tanpa perencanaan distribusi yang matang. Barang bantuan yang terlalu lama tersimpan di gudang berisiko tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan berpotensi kedaluwarsa untuk komoditas pangan.
Selain transparansi, Renny menyoroti pentingnya dampak ekonomi dari belanja logistik bencana. Menurutnya, pengadaan kebutuhan pangan seharusnya tidak selalu bergantung pada perusahaan berskala besar.
Pemprov Jatim didorong melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan pengungsi.
Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, korban bencana memperoleh pasokan makanan yang lebih beragam dan bergizi. Di sisi lain, belanja pemerintah dapat membuka pasar bagi hasil produksi masyarakat lokal.
Renny berharap evaluasi anggaran logistik bencana tidak berhenti pada persoalan besaran belanja. Pemerintah juga perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan korban bencana, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
