SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerataan pembangunan di Jawa Timur menjadi perhatian serius DPRD Jatim. Dewan meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawasi secara ketat sehingga setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak Rouf menegaskan, kebijakan anggaran daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu prioritas yang perlu diperhatikan adalah memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh warga di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Musyafak dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, Surabaya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan peningkatan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penyusunan anggaran perlu diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Kebijakan dan anggaran daerah harus membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta menjamin kesejahteraan petani dan nelayan,” tuturnya.
Musyafak melihat Jawa Timur memiliki potensi ekonomi besar yang tersebar di berbagai sektor. Mulai dari pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, besarnya potensi tersebut harus diikuti kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan begitu, perkembangan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup warga di daerah lain.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
