SURABAYA iNews.id - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyebut bahwa dirinya tidak ikut dilantik dalam kepengurusan Partai Demokrat Jatim periode 2022-2027.
Dia mengaku akan menjadi pembina dari semua partai politik (parpol) di Lamongan.
Hal itu disampaikan Yuhronur saat memberikan respon ketika namanya kembali tercantum dalam struktur kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim.
Wali Kota Madiun Maidi yang namanya turut tercantum dalam struktur kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim juga mengaku belum tahu mengenai hal itu.
"Rasanya wajar bila beberapa kepala daerah tidak akan tegas menjawab keikutsertaannya dalam kepengurusan Partai Demokrat Jawa Timur. Karena ingin menjaga relasi dengan semua partai pengusung disaat Pilkada lalu," kata Peneliti Utama The Republic Institute, Sufyanto, Minggu (24/4/2022).
Dia menambahkan, sikap politik itu bertujuan agar bisa menjaga keseimbangan dengan semua partai politik demi tiket di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
"Fenomena tersebut tidak lepas dari praktik pemberian rekomendasi dukungan partai politik kepada para calon kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu. Seperti menjadi anggota partai hingga tercatat sebagai pengurus. Hal ini banyak ditemukan di setiap gelaran Pilkada," katanya.
Biasanya, lajut Sufyanto, kepala daerah akan berusaha memberi dukungan kepada parpol pengusung utama. Meski mereka tetap menjalin komunikasi dengan parpol pendukung lainnya.
"Menurut saya ini bukan persoalan catut mencatut nama. Tapi bisa jadi para kepala daerah itu masuk keanggotaan partai politik saat menjadi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi partai disaat mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada sebelumnya," terangnya.
Hanya saja, kata dia, semua kepala daerah yang maju Pilkada melalui jalur partai politik, tentu akan berusaha memberi dukungan kepada partai utama yang mengusung sembari tetap akrab dengan partai-partai lain.
"Saya melihat kepemimpinan Partai Demokrat di bawah nahkoda Ketum AHY dan Ketua DPD Jatim Emil Dardak, tentu tidak akan sembarangan di dalam menyusun kepengurusan, karena mereka pemimpin yang memiliki reputasi yang luar biasa,” imbuh Dosen Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu.
Disisi lain, Partai Demokrat adalah Partai yang telah memiliki sejarah panjang dalam percaturan politik nasional, maupun keikutsertaannya dalam mengisi pembangunan di Indonesia yang tentu saja tidak bisa dianggap sebelah mata.
“Tentu sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam menyongsong perhelatan Pemilu dan Pilpres, dilanjutkan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada Pilkada Lamongan 2018 lalu, peran partai Demokrat memberikan peran penting untuk kemenangan pasangan Yuhronur-Abdul Rouf.
Dengan modal 9 kursi di DPRD, partai Demokrat menjadi partai terbesar dalam koalisi.
Sosok Yuhronur yang sebelumnya menjabat Sekda Lamongan juga kerap direpresentasikan sebagai keberlanjutan pemerintahan petahana Bupati Fadeli yang notabene adalah bagian dari partai Demokrat.
Fakta serupa juga terjadi di Pilwali Madiun 2018, partai Demokrat menyumbang 7 kursi untuk memenangkan koalis Maidi-Indra Raya.
Nama Maidi juga dikenal sebagai representasi dari petahana.
Dukungan partai Demokrat ke Maidi juga sempat diwarnai ketegangan, pasalnya, Wawali Armaya yang tercatat sebagai kader Demokrat tidak mendapat rekomendasi.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
