Ditengarai, BP2MI Mataram belum bisa melakukan OPP karena belum ada petunjuk dari BP2MI Pusat.
“BP2MI di bawah Benny jelas tidak mampu membawa lembaga pemerintah ini sebagai instrumen yang betul-betul mengayomi. Alih-alih melakukan dukungan, Benny justru miskin koordinasi dan terlihat seperti mau menang sendiri,” terang alumni ilmu hukum Universitas Bung Karno itu.
Padahal, kata dia, empat lembaga penempatan tenaga kerja migran NTB melalui Asosiasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (APPMI) dijelaskan, seluruh pekerja yang telah lolos masa orientasi telah mengantongi dokumen resmi berupa rujukan penerbitan visa kerja, sebagaimana kesepakatan atas permintaan pihak perusahaan dan Pemerintah Malaysia.
Menurut Asep, buntut gagalnya pemberangkatan PMI ke Malaysia telah merugikan tidak hanya sejumlah perusahaan pengerah tenaga kerja di Indonesia. Tetapi juga dialami oleh perusahaan BUMN Malaysia yang memang sejak awal akan memfasilitasi penyaluran PMI tersebut.
“Kerugian pihak perusahaan penyalur PMI ke Malaysia ini diprediksi mencapai miliaran. Biaya sewa pesawat yang akhirnya gagal berangkat bahkan mencapai 1,7 miliar. Tak hanya materi, kerugian beban mental ratusan PMI ini justru akan menambah persepsi buruk banyak orang tentang upaya pemerintah melindungi pekerja luar negeri,” tegas dia.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
