Gagalnya pemberangkatan ratusan PMI asal NTB ke Malaysia itu juga akan menjadi preseden buruk dan citra negatif bagi Indonesia di kancah negara dunia, terutama Malaysia.
Padahal belum lama ini, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Indonesia-Malaysia baru saja sepakat menyusun Joint Statement untuk menjamin implementasi MoU yang memang diinisiasi sejak 2016 lalu.
MoU itu membahas banyak poin penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, seperti besaran upah, jaminan sosial, dan sebagainya.
Asep khawatir, gagalnya pemberangkatan PMI ke Malaysia justru membuat hubungan kedua negara tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran akan kembali buruk.
Susah payah Presiden Joko Widodo untuk membangun trust dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran dengan Malaysia justru memburuk.
“Kami berharap Presiden Jokowi memintai keterangan Benny sebagai Kepala BP2MI terkait kasus gagalnya PMI ke Malaysia. Bahkan jika terbukti Benny tidak bertanggungjawab dan keliru, Kepala BP2MI wajib segera diganti karena telah membuat reputasi buruk Indonesia di mata dunia,” pungkas Asip.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
