Pengurus Apersi Resmi Dilantik, Aturan Baru Soal Lahan Sawah Dilindungi Jadi PR Besar

SURABAYA, iNews.id - Pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Koordinator Wilayah Surabaya dan DPD Wilayah Jawa Timur Masa Bakti 2022-2026 resmi dilantik.

Sejumlah PR besar sudah menanti kiprah mereka. Salah satunya yakni soal aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). 

Baca Juga

Permudah Kepemilikan Hunian, Bank Mandiri Teken Kerjasama dengan APERSI

Ketua DPD Apersi Jatim, Makhrus Sholeh, mengatakan perizinan LSD ini menjadi tantangan besar bagi koordinator wilayah Surabaya. LSD mengakibatkan para pengembang kesulitan mencari lahan untuk proyeknya.  

Kata dia, LSD saat ini mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah mengalami perubahan dan tidak menggunakan RTRW yang baru.

“Padahal LSD itu sebetulnya tidak harus bertentangan dengan RTRW yang sudah ada,” katanya, usai pelanikan di Hotel Grand Dafam Surabaya, Kamis (28/7/2022).

Baca Juga

Peralihan IMB ke PBG Mandek, Apersi Minta Relaksasi Izin Pembangunan

Untuk itu, dengan dilantiknya koordinator wilayah, diharapkan bisa bekerjasama dengan steak holder agar permasalahan ini segera terselesaikan. 

Apalagi di mayoritas anggota Apersi di Indonesia merupakan penyedia Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang harus membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Terkait LSD kami sudah mengajukan untuk menghadap beberapa keluhan, karena pemerintah pusat tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap anggaran untuk FLPP dinaikkan agar bisa membeli tanah di lokasi yang sudah sudah terdapat infrastruktur dari pemerintah daerah. 

Pasalnya selama ini karena mengambil wilayah pinggiran, akses jalan, listrik, PDAM dan lainnya sulit diperoleh.

Sementara itu Ketua DPP Apersi Bidang Investasi, Adi Dharma mengungkapkan, terkait LSD Apersi akan mencoba konsisten memperjuangkan keresahan anggota dengan berkoordinasi dengan Ketua DPD RI, Ketua MPR, dan ke depan Kementrian ATR/BPN.

"Apersi juga butuh dukungan dari anggota di seluruh Indonesia agar permasalahan izin tidak lagi menghambat pembangunan," kata dia.

Upaya Apersi ini juga mendapat dukungan dari Mundjidah Wahab, bupati Jombang. Pasalnya saat ini pembangunan  banyak berkembang di Jombang karena akses Jalan Tol.

"Saya memberikan apresiasi atas pelantikan ini agar supaya ditata dan dikembangkan Apersi ini sehingga bisa menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat MBR," tandasnya.

Editor : Ali Masduki