Ngeluh Tak dapat Bansos Lewat Medsos, Tiba-Tiba Penyandang Disabilitas Ini Minta Maaf ke Presiden

Di sisi lain, Anna juga memastikan, akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), terkait permintaan Rusunawa yang diinginkan Ricky. "Beliau juga minta rusun. Kami pasti usahakan, kita koordinasikan dengan teman-teman DPRKPP," ujarnya.

Baca Juga

NBI Segera Realisasikan Program Panca Cita

Walaupun Ricky dan Ibundanya selama ini juga tinggal indekos berpindah-pindah lokasi, namun Anna memastikan, keberadaannya tetap akan termonitor oleh Pemkot Surabaya. "Insyaallah itu akan terdata terus oleh pemkot melalui RT/RW, IPSM dan TKSK. Sehingga beliau (Ricky) selalu termonitor," jelas dia.

Anna mengaku, saat bertemu dengan Ibunda Ricky juga sempat menanyakan bantuan apa yang diharapkan. Saat itu, Anna sempat pula menawarkan bantuan berupa peralatan masak agar dapat digunakan usaha berjualan makanan Ibunda Ricky.

"Melihat kondisi ibunya yang bekerja tidak menentu, sehingga kemarin saya coba tawarkan peralatan masak, karena (Ibunya) suka membuat masakan. Tapi sampai kemarin kita pulang, belum menyampaikan apa yang diinginkan keluarga Ricky," tambahnya.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Optimistis Jatim Zero Kemiskinan Ekstrem Akhir Tahun 2023, Ini Strateginya

Sementara itu, Ricky Septy Andika (30) mengucapkan terima kasih atas perhatian dari semua pihak. Tak lupa, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas videonya yang telah beredar di media sosial. Permohonan maaf itu ditujukannya kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Pemerhati Disabilitas Angkie Yudistia serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Terima kasih banyak untuk semua jajaran pemerintahan atas bantuan yang sudah saya terima. Mohon maaf kepada banyak pihak yang sudah saya susahkan atau rugikan, karena apa yang saya unggah di beberapa akun medsos saya," kata Ricky.

Sebagai diketahui, melalui akun media sosialnya, Ricky Septy Andika menyampaikan jika belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah. Namun setelah dikroscek oleh jajaran Pemkot Surabaya di lapangan, faktanya hal tersebut tidaklah benar. 

Editor : Arif Ardliyanto