Gender Masih Jadi Isu Hangat Dunia, Ini Kata Tokoh Pendidikan Indonesia 

Seminar Nasional ini digelar tanggal 21 September 2022,  dibuka secara langsung Rektor UWP, Dr. Budi Endarto, SH.,M.Hum yang juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia sengat diperlukan kontribusi aktif dari berbagai pihak terutama Lembaga Pendidikan tinggi.

Dalam seminar ini, Keynote speaker, Prof. Emy Susanti, MA Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) yang juga Ketua Umum Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI) serta Ketua PS GIS Universitas Airlangga menegaskan, Pengarus Utamaan Gender sebagai suatu strategi yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Sangat diperlukan dukungan semua pihak secara konsisten karena konsep kesetaraan gender menempatkan perempuan, laki-laki dan semua komunitas etnis, kasta, kelas sosial ekonomi, usia, kelompok difabel, lansia, terpencil sama dalam hak, tanggungjawab, akses, kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka, serta hak untuk dihargai dan diterima secara merata,” ujarnya.

Isu gap antara laki-laki dan perempuan ini terjadi diberbagai sektor, mulai pekerjaan, pendidikan, hingga kesehatan. Sektor ini Indoensia menjadi Negara yang tertinggal, dibawah Vietnam, Thailand, bakan Timor Leste. Foto iNewsSurabaya/ist

Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3AK Provinsi Jawa Timur, One Widyawati, SKM, M.Kes. sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa PUG di Jawa Timur dijalankan secara intensif untuk menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik  gender dan kelompok inklusi  menuju keadilan dan kesetaraan gender mulai dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (apkm).

“Ada 7 prasyarat dalam pelaksanaan PUG di Jatim yang meliputi komitmen melalui regulasi gender, kebijakan dan program responsive gender, kelembagaan PUG, sumber daya, Data & Sistem Informasi Data Terpilah, Pelaksanaan Penyusunan PPRG dan Monev, serta partisipasi masyarakat,” paparnya.