Sidak Pembangunan Pompa Bensin, DPRD Surabaya Sempat Dihadang Masuk ​​​​​​​

SURABAYA, iNews.id – DPRD Kota Surabaya sempat dihadang petugas pembangunan pom bensin saat mau masuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Meraa dilecehkan, Sekretaris Komisi C Agoeng Prasodjo mendobrak paksa pagar agar dapat masuk melihat lokasi.

Kejadian ini sangat disayangkan DPRD, karena adanya pembangunan SPBU Shell di Jalan Simo Magersari 115 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal. Keberadaan SPBU ini diprediksi akan mengganggu lalu lintas diarea tersebut.

Baca Juga

Lindungi Potensi Energi Jatim, 9 Fraksi DPRD Dukung Revisi Perda RUED

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menyatakan, pihaknya melakukan evaluasi di lapangan terkait masalah perizinan. "Namun setelah kita lihat dan evaluasi, ini berdampak pada lalu lintas yang ada di Jalan Simo Magersari," kata Baktiono, usai sidak di pembangunan pompa bensin Shell, Senin (29/22/2021) siang.

Dengan kondisi jalan yang macet, pembangunan pompa bensin ini berpotensi menambah kemacetan dan akan mengganggu aktifitas warga.

Oleh karena itu, pembangunan akan dihentikan terlebih dahulu. Baktiono juga meminta agar dinas terkait menganalisis kembali perihal perizinan.

Baca Juga

Sosok Caleg yang Lolos Rebut Kursi DPRD Surabaya Mulai Terlihat, Ini Nama dan Perolehan Suaranya

Namun Baktiono menggaris bawahi bahwa pemerintah tidak ingin menghambat pengusaha yang ingin membuka usahanya di Surabaya. Namun jika akibat hal itu malah merugikan warga maka akan sangat disayangkan.

"Jika memang tidak cocok dibangun tempat ini jangan memberi izin, karena ini merugikan investor, merugikan warga masyarakat maupun tetangga sekitar," tandasnya.

Sementara itu Jony Susanto warga RT 01 RW 6 Kelurahan Simomulyo yang rumahnya berdampingan dengan proyek SPBU Shell menyayangkan pembangunan SPBU. Menurutnya pembangunan SPBU memiliki dampak yang besar bagi masyarakat sekitar.

Baca Juga

RSJ Menur Siap Tampung Caleg yang Depresi Pasca Kalah Pemilu, Disiapkan Tempat Khusus

"Pertama kebakaran, kedua kualitas air akan turun, ketiga udara, yang keempat kebisingan," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Isroni, Ketua LPMK Simomulyo yang merasa heran lantaran perizinan keluar terlebih dahulu dan sosialisasi di tingkat warga belum ada. Ia juga menegaskan bahwa LPMK dan juga RT RW menolak terhadap pembangunan ini. "Kita dengan seluruh RW secara resmi menolak dengan pembangun ini," pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto