BPSDM Jatim Jajaki Kerjasama Dengan Balai Diklat Hukum dan HAM

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan prosedur pelatihan jabatan fungsional bidang hukum yang memang saat sangat minim penyelenggaraannya. Hal itu kaarena diklat tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. 

Baca Juga

Gubernur Khofifah Buka Silatnas dan Semnas Pamong Praja STPDN 01

"Ada peraturan menteri terbaru tentang penyelenggaraan diklat jabatan fungsional perancang peraturan perundang- undangan yang membuat pelatihan ini lebih fleksibel. Beberapa alternatif pelaksanaannya bisa menggunakan pola klasikal, blended learning dan pola pelatihan jarak jauh," ujar Kuswo.

Selain teknis pelatihan, dari segi pembiayaan juga terdapat fleksibilitas. Sehingga memungkinkan dilaksanakan tidak hanya oleh Kemenkum HAM tapi bisa dlilaksanakan oleh BPSDM di provinsi. Dengan catatan,  lembaga pelatihan terlebih dahulu melakukan tahapan akreditasi yang dikeluarkan oleh BPSDM Kemenkum HAM

Editor : Ali Masduki