Benarkah Kata Bupati Sumenep soal Hibah APBD Jatim Tak Dinikmati Warga Madura ?

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Koordinator Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS Jatim), Ahmad Annur, mengamini pernyataan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, tentang banyaknya dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jatim ke Madura tidak dirasakan manfaatkan oleh masyarakat.

"Iya, benar sekali. Rakyat Madura tidak merasakan efek dari banyaknya dana hibah ke Madura," ungkapnya saat dihubungi, Senin (26/12/2022).

Baca Juga

Targetkan Dua Juta Wisatawan, Tahun Ini Pemkab Sumenep Gelar 104 Event

Menurutnya, Madura hanya dijadikan tempat pencucian dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Dicontohkannya dengan kasus suap yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

"Buktinya Sahat ini dapil (daerah pemilihan) Pacitan, tapi bisa bawa hibah ke Madura sampai Rp40 miliar," katanya.

Baca Juga

Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga, Bupati Fauzi Bantu 29 Mobil Pusling

Sahat telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka suap penyaluran dana hibah APBD Jatim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi korupsinya terbongkar dalam operasi tangkap tangan (OTT), beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Annur mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan dana hibah APBD Jatim kerap diselewengkan.

Baca Juga

Larangan Toko Madura Buka 24 Jam Viral, Bupati Sumenep Angkat Bicara

Pertama, pembiaran oleh pemprov menyusul adanya larangan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi hibah ke lapangan sejak 2019.

Kedua, umumnya hibah diberikan secara langsung bukan kontraktual sehingga rawan diperjualbelikan. Lalu, besarnya anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya.

"Besarnya dana hibah di Jawa Timur ini juga menarik perhatian semua golongan untuk mendapatkan akses dana hibah. Akhirnya, karena banyaknya permintaan dana hibah ke Jawa Timur, kemudian dana hibah diperjualbelikan seperti yang terjadi saat ini," tuturnya.

Baca Juga

Cak Imin-Fauzi Bakal Jadi Lawan Kuat Khofifah-Emil di Pilgub 2024, Miliki Massa Militan

Untuk meminimalisasi potensi penyimpangan hibah ini, Annur mendorong pengawasan dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan oleh APH maupun publik. Dirinya juga menyarankan APH membentuk satuan tugas (satgas) khusus.

"Ini sangat perlu karena dana hibah Jatim terus naik dari tahun ke tahun. Jadi, mesti banyak diawasi," tandasnya.

Editor : Ali Masduki