Aplikasi MyPertamina, untuk Apa Sih?

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pertamina terus menggaungkan pemakaian aplikasi MyPertamina. Bahkan ada wacana, pengendara motor nantinya wajib menggunakan MyPertamina untuk beli BBM subsidi, termasuk Pertalite.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr Lasmiatun mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan aplikasi MyPertamina. 

Baca Juga

Pertamina Himbau Gunakan BBM Berkualitas Saat Mudik, Ini Alasannya!

Menurutnya, langkah pemerintah untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi dengan penataan yang baik sangat penting. Upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mendata kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi energi. 

"Salah satu pilihannya adalah menerapkan aplikasi MyPertamina, dimana platfrom MyPertamina dapat disinkronkan dengan data dinas sosial," ungkapnya.

Lasmiatun menuturkan, agar pemerintah bertindak cepat dalam membatasi distribusi BBM bersubsidi. Sebab sebagian besar penikmat bantuan energi pemerintah adalah kalangan mampu. Sementara orang miskin justru sedikit yang memanfaatkan. 

Baca Juga

Pertamina Jamin Stok Aman Meskipun Volume Kendaraan Meningkat Pada Momen Nataru

"Penyesuaian harga BBM adalah langkah terakhir yang bisa diambil pemerintah. Sebab, harga minyak dunia masih meningkat, sementara harga jual BBM di Indonesia masih jauh dari keekonomian,” tuturnya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah telah menaikkan subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp502,4 triliun dalam APBN-Perubahan 2022. Angka ini meningkat tiga kali lipat dari pagu awal, Rp152,5 triliun. 

“Pemerintah perlu mendorong reformasi subsidi BBM dengan memperbaiki mekanisme pemberian subsidi BBM yang dalam kenyataanya selama ini tidak dinikmati masyarakat pra-sejahtera," imbuhnya.

Baca Juga

Sapa Konsumen di SPBU, Pertamina Memberikan Promo Spesial di Hari Pelanggan Nasional

Namun, distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran baru akan efektif jika pemerintah melindunginya dengan payung hukum. Tanpa aturan jelas, upaya mencegah kebocoran subsidi kandas dalam pelaksanaan. 

Karena itu, Pemerintah pun didesak agar segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, untuk mempertegas kriteria pengguna BBM bersubsidi dan jenis kendaraan. 

Selain itu, Pemerintah Daerah juga penting untuk turut aktif dalam mendukung program ini, agar amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dapat dijalankan, yaitu memberikan subsidi bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Editor : Ali Masduki