Seleksi PPK dan PPS di Kabupaten Intan Jaya Disinyalir Sarat Nepotisme

INTAN JAYA, iNewsSurabaya.id - Proses seleksi PPK dan PPS di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah disinyalir sarat dengan permainan oknum tertentu di KPUD Intan Jaya. 

Alhasil proses seleksi yang dilakukan tidak mendapatkan SDM PPK dan PPS yang memenuhi kompetensi, bahkan beberapa ditemukan tidak bisa membaca dan menulis. 

Baca Juga

KPU Surabaya Paparkan Syarat Daftar PPK Pemilihan Serentak 2024

Belum lagi ditemukan di banyak distrik, satu keluarga semua menjadi PPK dan PPS karena punya hubungan kekerabatan dengan oknum KPUD Intan Jaya. Termasuk mayoritas PPK dan PPS yang direkrut berasal dari satu marga keluarga saja. 

Hal ini bahkan diungkapkan sendiri oleh salah seorang Anggota KPUD Intan Jaya Nion Wenda yang mengetahui langsung permainan kotor dalam proses rekrutmen ini. 

Nion Wenda mengaku kecewa karena aroma kuat nepotisme dalam menetapkan hasil seleksi PPK dan PPS.

“Saya kecewa dengan eman-teman anggota KPU Intan Jaya, karena tidak jujur, tidak terbuka dan tidak bekerjasama serta tidak tulus dalam bekerja. Mulai dari rekrut PPD atau PPK itu sampai rekrut PPS ini," katanya.
 
"Kami anggota KPU kasih tes kepada pelamar tertulis sampai wawancara setengah mati. Lalu disaat penetapan itu, komisioner pake catatan tangan yang dibawa dari rumah itu yang ditetapkan dan bukan hasil nilai tes,” lanjut Nion Wenda anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (26/1/2023).

Nion yang membidangi divisi perencanaan dan data itu mempertanyakan juknis serta PKPU yang digunakan dalam perekrutan PPK dan PPS. 

"KPU Intan Jaya ini saya bingung. Apakah Komisioner KPU itu pemain politik atau penyelenggara?  Dari sisi regulasi, kami terapkan PKPU nomor berapa atau juknisnya dari Provinsi atau Pusat atau juknisnya dari Intan Jaya sendiri? Ini sangat tidak jelas," ungkap Nion.

Ia memastikan, hasil seleksi PPK dan PPS di Kabupaten Intan Jaya sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan.  

"Kasihan ada yang betul-betul mampu, punya kapasitas tapi dikalahkan oleh yang punya koneksi atau kekerabatan keluarga dengan oknum di KPUD Intan Jaya. Baik kalau KPU Provinsi ambil alih tugas KPU Intan Jaya," tukasnya.

KPU Provinsi Harus Ambil Alih

Terpisah, buntut dari proses seleksi PPK dan PPS yang amburadul ini, tokoh pemuda Intan Jaya Yeri Miagoni meminta KPU Provinsi agar mengambil alih proses penyelenggaraan Pemilu di Intan Jaya serta menon aktifkan KPUD Intan Jaya.

"Kami tidak ingin ada konflik lagi karena selama ini sudah lelah dengan berbagai macam konflik yang terjadi. Kalau Pemilu sudah kotor seperti ini maka dipastikan nanti akan ada bentrokan yang tidak terhindarkan lagi," katanya.

Dia tegaskan, situasi Intan Jaya yang rentan konflik harus menjadi prioritas KPU RI dan KPU Provinsi Papua Tengah. "Artinya Intan Jaya harus kita jaga bersama. Nah jika di proses awal ini sudah mulai amburadul bisa dipastikan saat Pemilu nanti akan lebih panas lagi. Sebaiknya KPU Provinsi ambil alih saja," tegasnya.

Diketahui juga buntut seleksi PPK dan PPS yang tidak transparan ini   Anggota DPRD Kabupaten Intan terlibat perkelahian dengan anggota PPD Distrik Hitadipa, Intan Jaya, bernama Hosea zanambani. 

Menurut keterangan saksi mata,  anggota PPD tersebut kongkalikong bersama dengan Oknum-oknum tertentu atau aktor Intelektual  dan ketua KPUD Intan Jaya dalam melaksanakan  seleksi PPK dan PPS. 

"Sangat disayangkan, jauh sebelum Pemilu permaian kotor dalam prekrutan PPK dan PPS sudah masif terjadi. Ini adalah awal kehancuran Pemilu nantinya," pungkasnya.

Editor : Ali Masduki