FISIP UWP Surabaya dan UNISMUH Makassar Jalin Kerja Sama, Siap Lakukan Riset Bersama

Baca Juga

KKN-T UWP 2024, Ratusan Mahasiswa Turun ke Tiga Kota di Jatim Kenalkan Sociopreneurship

Dalam sambutannya Dr. Jh. Ihyani Malik, M.Si mengharapkan Kerjasama hari ini bukan hanya sebatas tanda tangan tetapi aplikasi dari kerja sama ini dengan melakukan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 

"Saat ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bisa dilakukan kedua kampus," ujarnya. 

Setelah penandatangan kerja sama, Dekan FISIP UWP Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com. menjadi narasumber kuliah tamu yang dihadiri mahasiswa S1, S2 dan sejumlah dosen prodi Administrasi Negara dengan Tema “Governansi Digital dalam Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Daerah Menuju Globalisasi”. 

FISIP UWP dan UNISMUH Makassar menjalin Kerja Sama dengan kesepakatan untuk melakukan Pertukaran Mahasiswa. Foto iNewsSurabaya/ist

Baca Juga

Jaga Reputasi Akademik, UWP Surabaya Dorong Akreditasi Jurnal, Begini Pernyataan Rektor

Woro menegaskan bahwa pada tahun 2022 peringkat EGDI Indonesia mengalami kenaikan 11 peringkat menjadi 77 dibanding tahun 2020 yang berada di peringkat 88. Namun jika dilihat Competitiveness Index tahun 2022 justru mengalami penurunan menjadi peringkat 44 yang mana pada 2021 berada pada peringkat 37. Faktor penyebab turunnya peringkat daya saing global ini utamanya terletak pada kondisi SDM yang masih rendah dibanding dengan negara-negara Asean lainnya seperti Singapore, Vietnam, Malaysia dan Thailand yang HDI nya jauh berada di atas Indonesia. "Jadi kesimpulannya penerapan digital governance saja tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM tidak akan mendorong peningkatan daya saing global," paparnya. 

Keterbatasan SDM handal ini tentu menjadi kendala tercapainya SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Electronik) yaitu efisiensi, tatakelola terpadu, layanan tanpa batas, TIK terintegrasi, kepercayaan public dan kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan sejumlah kendala dalam penerapan digital governance di Indonesia selain faktor keterbatasan SDM yang handal juga karena faktor-faktor lain yang meliputi aspek teknologi, aspek kepemimpinan, dan aspek manajemen dan budaya.

Editor : Arif Ardliyanto