Gaduh Ridwan Kamil Gunakan Atribut Parpol dalam Kegiatan Kedinasan, Ini Kata Pengamat!

CIREBON, iNewsSurabaya.id - Pakar Kebijakan Publik dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Phil Sukri SIp Msi, menilai kegaduhan pemecatan yang dialami Muhammad Sabil, guru honorer SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon, harus dilihat akar permasalahan secara jernih. 

Diketahui, permasalahan pemecatan ini berawal dari kritik yang dilontarkan Sabil kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil yang menggunakan atribut partai di acara kedinasan. 

Baca Juga

Pakar Komunikasi Politik Unair Sebut RK Pasangan Realistis untuk Ganjar dan Prabowo

“Harus dilihat apakah Ridwan Kamil memakai atribut parpol atau hanya sekadar warna saja yang mirip. Jika menggunakan atribut partai, apakah itu merupakan suatu kesengajaan atau tidak. Itu semua harus dilihat secara jernih,” kata Sukri, Senin (20/3/2023).

Sukri menuturkan, sebagai seorang pemimpin daerah, sejatinya kritik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas sebagai pejabat publik. 

Sukri memahami, sebagai pribadi Ridwan Kamil juga bisa memiliki ketersingungan ketika dikritik. Ketika dikritik menurut Sukri pemimpin daerah juga tak boleh baper dan selalu menunjukan sikap arif bijaksana. 

Baca Juga

Ridwan Kamil Serahkan Perizinan Pembangunan Gereja Katolik Ibu Teresa di Bekasi

Kalaupun marah, menurut Sukri, Ridwan Kamil juga harus bijaksana. Sebab setiap kebijakan yang diambil pejabat daerah pasti akan ada pro dan kontra. 

Sehingga ketika dikritik masyarkat, seharusnya pemimpin cukup memberikan klarifikasi. Misalnya jika Ridwan Kamil dikritik Sabil di IG, menurut Sukri seharusnya ia cukup menjelaskan di media yang sama. Tak perlu bereaksi berlebih dengan melakukan DM kepada pihak sekolah atau ke Sabil.

“Jika kritik tersebut tidak benar, harusnya Ridwan Kamil cukup melakukan konfirmasi terhadap tuduhan yang dilontarkan Sabil. Tentunya melalui media yang sama. Kecuali jika ada hal-hal yang tidak diketahui publik yang membuat Ridwan Kamil bertindak jauh dari sekadar konfirmasi. Kalau ada pesan khusus dari Ridwan Kamil kepada pihak sekolah yang mengarah pada terjadinya pemecatan tersebut, mungkin langkah DM yang dilakukannya tidak bijaksana. Saat ini Ridwan Kamil harus menjelaskan dengan baik DM yang ia lakukan ke pihak sekolah. Sebab selama ini publik melihat Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang santun,” kata Sukri.

Baca Juga

Almarhum Eril Wisuda, Ridwan Kamil: Dia Anak Baik

Reaksi Ridwan Kamil yang membuat kegaduhan ini dinilai memberi pengaruh yang disignifikan bagi masyarakat terhadap Gubernur Jabar tersebut. 

Sebab mayoritas masyarkat melihat aspek negatif Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang tidak bijak, tidak arif dan pemimpin Baper. Tentu ini semua akan memberikan efek tidak baik bagi nama beliau dikemudian hari. 

Terlebih lagi Ridwan Kamil merupakan salah satu calon pemimpin yang kemungkinan akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jabar di periode ke 2. Sehingga menurut Sukri penting bagi Ridwan Kamil untuk segera mengklarifikasi DM yang dilakukan ke pihak sekolah dimana Sabil bekerja.

Baca Juga

Masjid Syeikh Azlin Palestina Karya Ridwan Kamil Digunakan untuk Tarawih

“Ridwan Kamil harus bisa menjelaskan kepada publik. Saat ini ada anggapan di  publik seolah-olah ada ditekan dari Ridwan Kamil melalui DM yang mengakibatkan adanya pemecatan Sabil. Jika Ridwan Kamil tak segera menjelaskan, maka memberikan dampak yang kurang baik baginya. Khususnya di Jabar,” pungkas Sukri.

Sebelumnya Dedi Haryadi, Koordinator Beyond Anti Corruption (BAC) menyampaikan kepada publik bahwa yang disampaikan Sabil ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil merupakan kritik yang sangat valid. 

Bahkan saat ini Ridwan Kamil terlihat sengaja memframing (membingkai) kritik tersebut sebagai persoalan etik, sopan santun atau tàta tertib. Padahal kalau ditelaah lebih dalam, menurut Dedi kritik guru tersebut mengandung tuduhan politik sangat serius. 

Baca Juga

Khofifah Resmikan Masjid Raya Islamic Centre Jawa Timur yang Didesain oleh Ridwan Kamil

Secara implisit ada tuduhan yang dialamatkan ke Ridwan Kamil. Ketika menjalankan tugas kedinasan sebagai Gubernur Jabar, menurut Dedi ia menggunakan atribut parpol.

“Apa yang dilakukan Ridwan Kamil ini dinilai merusak netralitas birokrasi dan ASN Pemprov Jabar. Selain itu yang dilakukan Ridwan Kamil tersebut dinilai merupakan suatu kecurangan. Sebab ia telah mencuri start kampanye terlebih dahulu. Selain itu Ridwan Kamil melakukan pelanggaran. Karena melakukan kampanye politik di lingkungan pendidikan,” kata Dedi.

Editor : Ali Masduki