P3RSI Siap Jembatani Polemik Apartemen dan Rumah Susun

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) siap menjembatani polemik yang terjadi antara penguni rumah susun (rusun) atau apartemen dengan Developer atau pengembang. 

Ketua Dewan Perhimpunan Daerah Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (DPD P3RSI) Jawa Timur, Ariyanto Hermawan mengungkapkan bahwa selama ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rumah susun, terutama masalah kepercayaan. 

"Antara pengembang ada kepentingan yang gak terjembatani. Jadi pengembang merasa kalau nanti ini diserahkan bakal begini, dari pihak user curiga. Ada apa dengan uang-uang Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Jadi hanya masalah kepercayaan yang kita musti perbaiki," tutunya usai peresmian Sekretarit DPD P3RSI Jawa Timur, di Intiland Tower, Surabaya, Selasa (21/3/2023).

Untuk memecahkan polemik itu, DPD P3RSI Jawa Timur akan menggencarkan sosialisasi tentang regulasi kepada penghuni rusun. Dalam hal ini, DPD P3RSI Jawa Timur akan menggandeng Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur.

Selain itu, lanjut Ariyanto, pihaknya juga akan mengawal Raperda Pengelolaan Rumah Susun (Rusun). "Jadi ada beberapa issue disitu yang kita mungkin musti lihat secara berimbang antara developer maupun usernya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta sangat mendukung langkah-langkah yang bakal dilakukan oleh DPD P3RSI Jawa Timur.

"Tentunya regulasi ini dapat terkawal dengan baik, supaya kedepan jika ada konflik yang ada bisa ditangani dengan baik.Rregulasi itu sangat penting untuk ditegaskan," ucapnya.

Adjit mengungkapkan, polemik yang kerap dihadapi baik itu rumah susun atau apartemen hampir sama, yakni konflik mengenai perhimpunan penghuni.
Sehingga harus ada regulasi yang jelas agar bisa berjalan baik.

"Tanpa regulasi yang tegas itu sulit untuk dijalankan. Kalau di luar negeri, katanya, jika gak bayar service charge dikeluarin, jangan gak bayar dibiarin. Perlu ada regulasi yang tegas untuk mengatur supaya berimbang, kalau gak bayar gimana kalau bayar gimana," tuturnya.

Editor : Ali Masduki