SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengambil Sumpah Jabatan dan melantik Wakil Bupati Nganjuk menjadi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, sisa masa jabatan tahun Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/4/2023).
Pelantikan Bupati Nganjuk ini dilakukan berdasarkan Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3-1037 tanggal 4 April 2023 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan Pengunduran Pemberhentian Wakil Bupati Nganjuk Provinsi Jatim.
Atas pelantikan Marhaen Djmadi, yang juga kader PDI Perjuangan, Said Abdullah selaku Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memberikan pesan khusus kepada Marhaen.
“Bupati Marhaen, sebagaimana makna dari namanya, Marhaen harus menunjukkan keberpihakannya terhadap kaum marhaen, yakni kepada mereka yang berada dibawah kemiskinan. Perang semesta melawan kemiskinan ini harus menjadi fokus kerja Bupati Marhaen. Sebab dengan memerangi kemiskinan, maka Pemkab Nganjuk otomatis harus menggerakkan semua sektor," ujar Said
Tingkat kemiskinan di Nganjuk memang turun. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Nganjuk 11,85 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 10,7 persen. Hanya turun 1 persen saja.
“Saya mengharapkan Bupati Marhaen bisa melakukan percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Nganjuk secara signifikan, caranya ada beberapa langkah terpadu," katanya.
Langkah itu antara lain, imbuhnya, untuk mereka yang berada pada garis kemiskinan ekstrem, tiada cara lain selain menyelamatkan mereka dengan memberikan paket bantuan sosial (bansos) baik melalui program program dari pusat maupun dari Pemkab Nganjuk sendiri.
"Oleh sebab itu datanya harus benar, waktu penyalurannya harus tepat waktu," ujarnya.
Agar rumah tangga miskin ini tidak selamanya berada di garis kemiskinan, katanya, maka Bupati Marhaen harus membuat ekonomi lebih inklusif, buat berbagai program padat karya, dan sinkronkan dengan pemerintah desa. "Program padat karya ini agar mereka yang miskin punya penghasilan," terangnya.
Dia menambahkan, agar warga miskin tetap sehat dan bekerja secara produktif, berikan mereka perlindungan jaminan Kesehatan yang memadai baik melalui program dari pusat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun program inisiatif dari pemda. Kalau H Sanusi, Bupati Malang, yang juga kader PDI Perjuangan bisa membuat program berobat gratis untuk warga Kabupaten Malang, seharusnya Bupati Marhaen bisa menjalankan program yang sama.
"Saya yakin Bupati Marhaen bisa melampuai capaian Achmad Fauzi, Bupati Sumenep yang juga kader PDI Perjuangan dalam memastikan program imunisasi lengkap dan Universal Coverage Health di Sumenep," katanya.
Selanjutnya, agar generasi masa depan anak anak Nganjuk, terutama yang berasal dari keluarga miskin menjadi generasi sehat, bebas dari stunting, maka Bupati Marhaen harus bisa lebih kreatif dari cara Eri Cahyadi, Walikota Surabaya yang juga kader PDI Perjuangan dalam menurunkan stunting secara drastis di Surabaya, yang dalam dua tahun turunkan stunting hingga 90 persen dan 2023 menargetkan zero stunting.
"Agar anak anak keluarga miskin punya kesempatan meraih masa depan yang lebih baik, maka jaminan akses pendidikan perlu didapatkan dengan baik. Saya yakin Bupati Marhaen bisa menjalankan program pendidikan gratis sebagaimana yang dijalankan oleh Santoso, Walikota Blitar yang juga kader PDI Perjuangan," tutup Said.
Editor : Ali Masduki