Angkat Isu Gender, Kemen-PPPA Bahas Soal Pernikahan Usia Anak di Banyuwangi

BANYUWANGI, iNewsSurabaya.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) berkunjung di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (217/2023).  

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen-PPPA, Lenny N. Rosalin megatakan, pemecahan masalah itu harus bersama - sama. "Lewat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terencana serta berkelanjutan," ucap 

Lenny, saat melaunching Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak (DRPPA) di Banyuwangi mengaku ingin berfokus pada implememtasi SDG, yang berperspektif gender dan hak anak. 

"Kami sadar bahwa akselerasi pemberdayaan masyarakat Desa membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak," tambah Lenny. 

Dijelaskan juga oleh KemenPPPA sejak tahun 2021 fokus terhadap DRPPA melalui politing pada ratusan Desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. 

Chief Risk and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto menjelaskan, tujuan kegiatan ini untuk mendorong kesetaraan dalam pemberdayaan perempuan. 

"Termasuk yang tinggal di Desa dan masih menghadapi tantangan dalam memajukan ekonomi. Posisinya, sebagai prosperity yang berfokus pada pemberdayaan perempuan lewat layanan keuangan inklusif,"ujar Aria. 

Nantinya pelatihan akan fokus pada topik literasi keuangan dan digital kewirausahaan UMKM serta pentingnya sanitasi serta higienitas. 

"Kolaborasi ini Jadi salah satu prioritas untuk mendukung pembangunan Desa berperspektif gender yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai - nilai SDG," jelas Aria. 

Sehingga memungkinkan perempuan dapat lebih berdaya dan setara. Aria juga menambahkan, ada 10 indikator isu gender yang harus diselesaikan. Mulai dari implementasi kebijakan Desa yang ramah perempuan serta anak, pembiayaan Desa untuk pemberdayaan perempuan serta kewirusahaan berprespektif gender. 

Pengasuhan atau pendidikan bagi ibu dan keluarga, tidak ada kekerasan bagi perempuan dan anak, sehingga tidak ada pekerja anak dan tidak ada perkawinan di usia anak. 

"Kami juga menargetkan ada sebanyak 350 ribu peserta se Indonesia mendapatkan pelatihan," tuturnya. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan training of treiner (TOT) kepada seribu tenaga lapangan Amartha dan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). 

"Kami akan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala, agar dapat memastikan untuk membantu warga Desa untuk lebih berkembang serta sejahtera,"jelas. 

Sementar Asisten Bidang Perekonomian Pemkab Banyuwangi, Arief Setiawan mendukung langkah dan program tersebut. 

Arief menambahkan, selama ini seringkali ada stigma - stigma yang menyudutkan perempuan, dimana perempuan itu dibatasi tingkat Pendidikannya agar cepat - cepat dinikahkan. 

"Tidak hanya itu, namun perempuan juga dibatasi ruang gerak serta inovasinya dalam berwirausaha, sehingga hanya fokus mengurus pekerjaan domestik," ujarnya. 

Padahal perempuan itu punya potensi yang besar dalam menggerakkan roda ekonomi pedesaan, dengan demikian kita harus mendukung.

Editor : Arif Ardliyanto