Emil Dardak Jadi Salah Satu Penggugat Batas Minimal Usia Capres-Cawapres

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tengah menyidangkan gugatan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang berisi soal persyaratan menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berusia paling rendah 40 tahun. 

Dari sejumlah nama yang tercantum sebagai pemohon, terdapat nama-nama kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satunya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. 

Baca Juga

Jusuf Kalla Hadiri Acara Konsolidasi Kader dan Relawan Capres-Cawapres di Surabaya

Emil menceritakan bahwa dirinya awalnya menerima audiensi dengan sejumlah mahasiswa yang menamakan gerakannya sebagai Gerakan Zillenial Indonesia. Pertemuan terjadi di ruang kerja Wagub Jatim di Grahadi periode Mei 2023 lalu.

"Beberapa bulan yang lalu saya menerima audiensi sekelompok aktivis muda yang memimpin organisasi intra kampus dan himpunan mahasiswa politik. Mereka ternyata sedang berikhtiar melakukan terobosan hukum untuk mendorong penghilangan syarat usia capres cawapres," kata Emil saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (05/8/2023).

Emil kemudian mengaku dimintai dukungan untuk mendorong penghilangan syarat usia capres-cawapres. Karena sejumlah kepala daerah sudah mendukung, maka Emil juga memberikan dukungan untuk menghilangkan syarat usia capres-cawapres.

Baca Juga

Prihatin Pojokkan Personal dalam Debat Capres, Mahfud Tegaskan Tak akan Serang Pribadi Calon

"Saya lihat mereka sudah mendapat dukungan beberapa kepala daerah termasuk di antaranya di kabupaten di Jawa Timur. Maka saat mereka meminta dukungan saya, saya tentu memberikan dukungan tersebut," jelasnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini menegaskan akan patuh dan hormat putusan yang ditentukan MK nantinya. 

Ia juga menampik adanya kaitan dukungan dirinya kepada gugatan ini dengan peta politik 2024, termasuk nama-nama tertentu yang ramai diperbincangkan saat ini sebagai cawapres yang akan dapat dicalonkan jika MK mengabulkan gugatan ini seperti Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, serta para kepala daerah pemohon gugatan termasuk dirinya sendiri. 

Baca Juga

Unik! Ganjar-Mahfud Kompak Kenakan Baju Sat-set, Tas-tes Saat Debat Pertama di KPU

"Tentu saya tidak memandang ini tepat sebagai tujuan jangka pendek atau kepentingan praktis terkait Pilpres 2024 yang akan datang, tetapi lebih sebagai tujuan jangka panjang agar di masa mendatang jika ada tokoh muda yang berpotensi dan mumpuni, jangan sampai terhalang usia," jelasnya.

"Apapun hasilnya, saya melihat ini akan jadi pengalaman berharga yang menunjukkan selain berjuang melalui aksi dan demonstrasi, aktivis muda juga bisa berjuang melalui jalur hukum ketatanegaraan. Ini suatu contoh yang bagus untuk memotivasi generasi muda kita," tandasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (1/8/2023), DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

Baca Juga

Seperti Tak Ada Kader Berkualitas, Golkar Deklarasi Prabowo-Gibran, Tokoh hingga Aktris Kekecewaan

MK menggelar sidang gugatan syarat capres/cawapres di bawah 40 tahun. Pihak yang menggugat di antaranya Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, hingga dari Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berikut para pemohon:

- Perkara 55/PUU-XXI/2023

Baca Juga

Pengamat Unair Sebut Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Lecehkan Etika Publik, Ini Alasannya

Pemohon:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar
Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa
Wagub Jatim Emil Dardak
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor
Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara'," demikian petitum permohonan Erman Safar dkk.

- Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:

Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)
Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)
Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan'," demikian petitum permohonan.

- Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 35 tahun," demikian petitum pemohon

Editor : Ali Masduki