Mal Pelayanan Publik Siola, Inovasi Wali Kota untuk Efisiensi Perizinan di Kota Surabaya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Wali Kota Eri Cahyadi menggelar pertemuan strategis dengan staf perizinan dan jajaran tinggi Pemerintah Kota Surabaya di Convention Hall Siola. Inisiatif revolusioner ini melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah, menandai awal tahun dengan langkah progresif.

Dalam langkah signifikan ini, Wali Kota Cahyadi mengintegrasikan semua proses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Mal Pelayanan Publik Siola menjadi pusatnya, menjanjikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus izin mereka. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih efisien dan responsif.

Baca Juga

Menteri Azwar Anas Dorong Mal Pelayanan Publik Jombang Berinovasi Jemput Bola

"Proses perizinan mulai dari awal hingga akhir akan dilakukan di Mal Pelayanan Publik Siola. Kepala DPMPTSP, Pak Afghani, dan Sekretaris, Pak Lasidi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada izin yang terlambat keluar dari tanggal yang ditetapkan," ungkap Wali Kota Eri Cahyadi.

Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan merangsang perubahan positif dalam sistem birokrasi.

“Jadi, prosesnya (perizinan) itu ada di sini (Mal Pelayanan Publik Siola) mulai awal sampai akhir. Pak Afghani (Kepala DPMPTSP) dan Pak Lasidi sebagai sekretaris (DPMPTSP) mulai hari ini tidak ada izin yang terlambat keluar dari tanggal yang sudah kita tentukan,” kata Wali Kota Eri. 

Baca Juga

Mal Pelayanan Publik Jombang Resmi Beroperasi, Layanan Terpadu untuk Kemudahan Masyarakat

Wali Kota Eri menyampaikan pesan kepada Kepala DPMPTSP Kota Surabaya M. Afghani Wardhana dan Sekretaris DPMPTSP Kota Surabaya Lasidi, jangan sampai ada perizinan yang tidak tepat waktu. Wali Kota Eri juga tak ingin, perizinan yang sudah masuk justru lebih banyak dikembalikan hanya karena tidak dilengkapi dengan persyaratan yang diwajibkan. 

“Kalau ada perizinan (berkasnya) kurang, maka orangnya dipanggil untuk melengkapi, kalau itu tidak fatal loh ya. Kalau misal, persyaratannya harus ada KTP, tapi tidak dilengkapi KTP-nya, nah itu fatal. Kalau hanya sedikit, panggil orangnya suruh melengkapi,” sampainya.

Editor : Arif Ardliyanto