Isu Suara Perindo, Gelora, dan Ummat Jadi Target Sunatan, Politikus PDI Perjuangan Ungkap Tujuannya

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengecam keras keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memerintahkan aparat penyelenggara pemilu di daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Keputusan kontroversial ini menimbulkan dugaan serius tentang upaya tersistematis mengakali hasil pemilu, dengan tujuan akhir memperebutkan kursi Ketua DPR periode 2024-2029.

Caleg PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan kekagetannya atas keputusan tersebut dan menegaskan bahwa hal itu tidak pernah dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR. 

Baca Juga

Idul Adha 1444 H, Indah Kurnia Bagikan Puluhan Kambing dan Sapi

"Ini menimbulkan tanda tanya besar terkait integritas proses demokratis kita," ungkap Deddy pada Minggu (18/2/2023).

Informasi yang diterima mengindikasikan bahwa penghentian tersebut disebabkan oleh masalah teknis dalam sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap). Namun, Deddy menegaskan bahwa Sirekap bukanlah metode penghitungan suara yang sah. Menurutnya, metode yang sah adalah rekapitulasi berjenjang atau penghitungan manual C1.

Deddy juga menyoroti bahwa jika memang terjadi keadaan force majeure, seperti gempa bumi atau kerusuhan massa, penghentian rekapitulasi seharusnya hanya dilakukan di daerah yang terdampak. Namun, ironisnya, informasi yang diterima menunjukkan bahwa penghentian terjadi di seluruh Indonesia, menimbulkan kecurigaan yang semakin besar atas motif di balik keputusan tersebut.

Baca Juga

BREAKING NEWS : Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal  Dunia, Ini Perjalanan Karir di Pemerintahan

Skandal ini semakin menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokratis, serta perlunya pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk mencegah praktik-praktik yang merusak integritas demokrasi kita.

Karena itulah muncul analisa dan kecurigaan publik dengan dugaan bahwa ada motif tertentu dibalik penghentian itu. Yang pertama adalah menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di Pemilu. Kaitannya adalah bahwa peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah Ketua DPR. 

“Kebetulan jumlah suara kedua partai itu berhimpitan. Memang dari jumlah suara, PDI Perjuangan teratas. Tapi terkait jumlah kursi, itu kaitannya dengan sebaran suara yg menghadilkan kursi. Ada peluang kecil Golkar bisa didorong mendapat jumlah kursi terbanyak. Itu dugaan pertama yang banyak dibahas di bawah,” jelas Deddy.

Editor : Arif Ardliyanto