Pria yang juga Pj Wali Kota Batu ini menilai, dengan semakin meningkatnya SDM Indonesia khususnya Jawa Timur, termasuk peningkatan mutu pendidikan dan lulusan yang semakin kompetitif diharapkan mereka bisa siap diterima di dunia kerja dan industri bahkan di instansi yang menjadi kekuatan ekonomi bagi mereka.
"Jatim dengan kemiskinan yang masih besar tapi jika mutu dan kualitas hasil pendidikan ditingkatkan maka akan menurunkan angka kemiskinan," sebutnya.
Maka dari itu, empat pilar visi Indonesia Emas 2045 menjadi PR dimana pembangunan SDM, perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi konsern bersama. Hal tersebut, tambah Aries menjadi bagian dari prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat. Karenanya, baik Pemerintah Daerah, Pemkab/Pemkot harus mengeksekusi prioritas ini dengan sebaik mungkin.
"Sebab ekonomi dan pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan pendidikan yang berjalan dengan baik. Dengan adanya pendidikan yang baik, berkualitas dan tidak memberatkan masyarakat maka pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan pengetasan kemiskinan yang semakin masif," jelas Aries
Ia mencontohkan seperti daerah-daerah yang maju, tak lepas dari faktor kualitas SDM yang baik bahkan memberikan perhatian serius terhadap pendidikan. Hal ini tentu berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang menurun, tingkat pengangguran menurun, dan ekonomi meningkat. Namun, jika masih ada daerah yang memprioritaskan pendidikan menjadi yang kedua tentu saja hal tersebut dinilainya salah.
"Maka dari itu bapak ibu (kepala Dinas Pendidikan) ajak kepala daerah untuk memikirkan bagaimana menyiapkan pendidikan ini kompetitif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jika kepala daerah hanya fokus pada infrastruktur dan tidak memikirkan pendidikan sebagai sektor utama yang penting, padahal jika SDM dibangun, dikolaborasikan ditingkatkan maka akan menjadi kemudahan untuk mengambil kebijakan tertentu. Ini tentu berdampak pada faktor kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi meningkat. Karena apa, kemandirian SDM menjadi lebih kompetitif. Maka memang tanpa ada kolaborasi pemerintah pusat, provinsi kab/kota ini tidak akan terwujud," jabar Aries.
Ia mengingatkan soal kewenangan SMA/SMK yang memang berada di Pemprov, namun wilayah sekolah yang masuk kab/kota. Hal tersebut tentu saja, lanjut Aries, akan menjadi tanggung jawab kepala daerah maupun pemerintah daerah. Jika tidak ada kolaborasi antara kedua pihak, dan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov, bukan tidak mungkin akan terjadi egosektoral. "Kolaborasi dan konektifitas terhadap mutu pendidikan tetap menjadi tanggung jawab bersama apakah pemprov atau pemkab/pemkot," sebutnya.
Aries juga menambahkan, Jawa Timur sendiri telah memegang teguh visi misi yang juga menjadi bagian dari prioritas Kemdikbudristek. Ini tertuang dalam prioritas 9 Nawa Bhakti Satya yang salah satu isinya terdapat pada Jatim Cerdas. Yaitu, (BPOPP), Bosda MADIN, Peningkatan Kualitas Sarpras SMA-SMK-SLB, Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu (Pusat Keunggulan), SMA Double track, SMA Boarding (SMAN Taruna Jawa Timur), SMA Pengimbas, Manajemen Kesejahteraan GTK dan Beasiswa SMK jurusan prioritas (Kelautan,Teknologi,Pertanian,Pariwisata).
Ia juga mengakui bahwa tantangan pendidikan di Jawa Timur cukup kompleks. Sebut saja seperti faktor, disparitas kualitas, sarana dan prasarana, relevansi GTK yang memuat sebaran, kualitas, kuantitas. Kemudian sinergitas antar pihak, dan kapasitas fiskal sekolah.
Karenanya, untuk menghadapi tantangan tersebut, Dindik Jatim telah merancang strategi peningkatan kualitas pendidikan diantaranya peningkatan akses SMA, SMK dan SLB. Kemudian peningkatan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteran GTK. Selanjutnya, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu TIK pendidikan, peningkatan rata-rata lama sekolah
dan peningkatan pengembangan teknis keterampilan.
Sebagai informasi,dalam forum ini Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai juga menerima penghargaan dari Kemdikbudristek atas Pemerintah Daerah yang paling siap dalam Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025.
Di samping itu penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkomitmen Tinggi dalam Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah. Penghargaan ini diberikan kepada Kab Ngawi, Kab Mojokerto dan Kab Magetan.
Editor : Arif Ardliyanto