Kemenkumham Apresiasi Pemprov Jatim dalam Pelayanan Publik Berbasis HAM

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jatim dalam menggelar Deklarasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). Dalam acara yang berlangsung pada 3 April, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim memulai langkah awal ini dengan penuh komitmen.

Deklarasi ini tidak hanya sekadar seremoni, melainkan tahap pertama dalam implementasi konsep P2HAM yang lebih substansial. "Saya berharap OPD yang terlibat dapat melangkah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, sehingga bukan hanya sekadar pencapaian prestasi, namun benar-benar menjadi bagian dari perubahan nyata," katanya. 

Baca Juga

Strategi Baru Kemenkumham Jatim untuk Perlindungan Hak Anak dan Pengampuan, Ini yang Dilakukan

Penghargaan diberikan kepada Penjabat Gubernur Adhy Karyono dan seluruh Kepala OPD yang turut serta dalam upaya ini, termasuk Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan, dan RSUD Haji Sukolilo Jatim. Kelima OPD ini dipilih sebagai pilot project tahun ini, dengan harapan partisipasi OPD lain akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Bagi Heni, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah suatu keharusan. Ini juga sejalan dengan tuntutan dan harapan warga atas peningkatan kualitas layanan publik. "Konsep P2HAM bukan hanya sekadar upaya, melainkan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara menyeluruh," ujarnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan bahwa dengan adanya Surat Edaran dari Dirjen Otoda Kemendagri Nomor 100.2.1.6/0353/ OTDA tanggal 4 Januari 2024, pihaknya berkomitmen untuk melakukan percepatan pencanangan P2HAM.

Baca Juga

Inspeksi Mendadak, Langkah Tegas Imigrasi Malang dalam Mengendalikan Tenaga Kerja Asing Ilegal

"Kami siap berkolaborasi dengan Kanwil dan Ditjen HAM untuk segera melakukan sosialisasi di setiap Bakorwil, sehingga lebih mudah dipahami oleh setiap pengampu di pemkab/ pemkot," tuturnya.

Kemenkumham mengapresiasi Pemprov Jatim dalam Pelayanan Publik Berbasis HAM. Foto iNewsSurabaya/humas kemenkumham Jatim

Deklarasi P2HAM dibacakan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah yang juga Selaku Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono. Disaksikan oleh Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono. Selain itu, kegiatan yang dirangkaikan dengan Musrenbang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 juga dihadiri seluruh pimpinan daerah di Jatim.

Editor : Arif Ardliyanto