Tolak Pencairan JHT di Usia 56 Tahun, Buruh Jatim Geduruk Surabaya Besok

Baca Juga

Peringati May Day 2023, BPJAMSOSTEK Jember Serahkan Santunan Rp453 Juta

Kaum pekerja menilai, aturan baru itu menambah daftar panjang rangkaian peraturan ketenagakerjaan yang memiskinkan bahkan mengancam kehidupan pekerja dan keluarganya.

Serikat Buruh, kata Pokemon, sapaan akrab Saputra, juga menuntut agar Menteri Ketengakerjaan RI dicopot. Kemudian segera tanda tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Jatim dengan BPJS Kesehatan agar kepesertaan BPJS Kesehatan warga miskin atau tidak mampu Jawa Timur dapat aktif kembali.

Selanjutnya serikar pekerja membawa tuntutan supaya warga miskin atau tidak mampu di Jawa Timur dapat mengakses layanan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap.

Baca Juga

Raih ISO 37001:2016 dan Pengakuan dari ISSA, BPJS Ketenagakerjaan Junjung Tinggi Integritas

"Kami juga akan melanjutkan perjuangan kenaikan upah minimum tahun 2022 di Jawa Timur," tandasnya.

Editor : Ali Masduki