Penyidik Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi PT INKA Proyek Luar Negeri, Nilainya Menggiurkan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Industri Kereta Api (INKA). Skandal ini mencuat terkait proyek besar PT INKA di luar negeri, khususnya di Democratic Republic of Congo (DRC).

Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati melalui Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus), M Harris, membenarkan adanya penyelidikan intensif terhadap kasus ini. Harris menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pemberian dana talangan oleh PT INKA dan afiliasinya kepada JV TSG Infra pada tahun 2020.

Baca Juga

Kejati Jatim Canangkan Zona Integritas Menuju Birokrasi Bersih, Ini Pernyataan Kajati Mia

"Pada 6 Juni 2024, Kejati Jatim telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print – 769/M.5/Fd.2/06/2024," ujar Harris pada Kamis (20/6/2024).

Kasus ini bermula ketika PT INKA dan afiliasinya berencana untuk mengerjakan proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) transportasi dan prasarana kereta api di DRC pada awal tahun 2020. 

Proyek ini difasilitasi oleh perusahaan asing yang kemudian meminta PT INKA untuk menyediakan energi listrik di Kinshasa, DRC sebagai sarana pendukung.

Baca Juga

Selamat Jalan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Meninggal Dunia, Ini Catatan Eddy dan Okta

PT INKA bersama dengan TSG Utama, yang diduga terkait dengan fasilitator proyek tersebut, membentuk perusahaan patungan di Singapura bernama JV TSG Infrastructure. Tujuannya adalah untuk mengerjakan penyediaan energi listrik di DRC.

Dalam pelaksanaan proyek ini, PT INKA memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan yang memadai. "Diduga terjadi tindakan melawan hukum dalam pemberian dana talangan ini, yang berpotensi merugikan keuangan negara. Saat ini, nilai kerugian masih dalam proses penghitungan oleh BPKP Perwakilan Jatim," jelas Harris.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 18 saksi yang terdiri dari pihak PT INKA, afiliasinya, serta TSG Infrastructure.

Baca Juga

Pemilu 2024 Kejati Jatim Netral

Menurut informasi yang dihimpun, proyek PT INKA di DRC ini melibatkan pembangunan sarana transportasi senilai USD 11 miliar yang mencakup beberapa fase. INKA akan berperan sebagai project developer untuk perkeretaapian dan intermoda di DRC, termasuk penyediaan lokomotif, gerbong barang, KRDE (Kereta Rel Diesel Elektrik), dan KRL (Kereta Rel Listrik).

Selain itu, INKA juga berperan dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Megawatt peak (MWp) di Kinshasa, DRC.

Penyelidikan ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya nilai proyek dan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana negara. Penanganan kasus ini akan terus dipantau untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan.

Editor : Arif Ardliyanto