Pendidikan Gratis Jadi Alat Politik? Ini Kritik dari Ketua Dewan Pendidikan Jatim

Ia menambahkan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa istilah pendidikan gratis kerap menimbulkan keluhan dari sekolah yang kesulitan memenuhi kebutuhan operasionalnya. 

“Bolehlah gratis untuk yang miskin, tapi bagi yang mampu tetap harus berkontribusi. Jika tidak, kita akan sulit menjaga mutu pendidikan,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah Jawa Timur sudah menjalankan berbagai program untuk membantu biaya pendidikan. Program seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Madrasah Diniyah dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) telah berjalan sejak beberapa tahun lalu untuk meringankan beban orang tua.

“BOSDA MADIN dan BPOPP adalah langkah konkret dari Pemprov Jatim. Program ini berhasil meringankan biaya pendidikan bagi santri dan siswa dari keluarga kurang mampu,” jelas Prof. Warsono.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya tidak hanya fokus pada pendidikan gratis, tetapi juga pada peningkatan mutu. “Mutu pendidikan berkorelasi langsung dengan biaya. Jika kita tidak hati-hati dalam merencanakan, janji pendidikan gratis justru bisa menjadi bumerang bagi kualitas pendidikan kita,” pungkasnya.

Dengan dana miliaran yang sudah dialokasikan sejak 2019 hingga 2024, Prof. Warsono berharap fokus pendidikan di Jawa Timur tetap pada mutu dan pemerataan akses, bukan sekadar janji politik yang belum tentu bisa direalisasikan.

Editor : Arif Ardliyanto