Hapus Diskriminasi, ABP PTSI Harapkan Pemerintahan Baru Lebih Adil dalam Penerapan Regulasi PT

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia masih merasakan diskriminasi dalam berbagai kebijakan pendidikan tinggi. Menyambut pemerintahan baru, mereka berharap adanya perlakuan yang lebih adil dan setara, sebagaimana diamanatkan dalam sistem pendidikan nasional.

“Sesuai konstitusi, hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Tidak seharusnya ada diskriminasi dalam perlakuan dan kebijakan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta. Ini pesan penting yang kami sampaikan kepada pemerintahan baru Republik Indonesia,” ujar Prof. Dr. Thomas Suyatno, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI), dalam diskusi bertema Perspektif Pengelolaan PTS pada Pemerintahan Baru di Untag Surabaya, Selasa (26/11/2024).

Prof. Thomas juga menegaskan bahwa ABP PTSI menolak gagasan perubahan status PTS menjadi PTN. “Jika yayasan pengelola PTS menolak, maka perubahan tersebut tidak boleh dipaksakan,” tegasnya. 

Ia juga mengkritik campur tangan berlebihan dari pemerintah dalam pengelolaan PTS. Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat hanya akan menghambat kreativitas dan demokrasi kampus.

“Regulasi yang berlebihan hanya akan mengekang dinamika kampus. Biarkan PTS berkembang sesuai karakter dan kebutuhan mahasiswa,” lanjut Thomas.

J. Subekti, Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, mendukung pernyataan tersebut. Ia berharap pemerintahan baru menciptakan kebijakan yang mendukung kesiapan PTS dalam berkompetisi dengan PTN dan perguruan tinggi asing. 

“Kami butuh kejelasan arah kebijakan agar bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan, termasuk persaingan global,” ujarnya.

Editor : Arif Ardliyanto