Senada dengan itu, Ketua ABP PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum, menyoroti ketidakadilan dalam penerapan aturan, terutama rasio dosen dan penerimaan mahasiswa baru.
“Aturan harus diterapkan sama antara PTS dan PTN. Banyak PTN menerima mahasiswa tanpa memperhatikan rasio dosen. Lebih parah lagi, banyak dosen PTS yang direkrut oleh PTN, sehingga merugikan swasta,” ungkap Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya ini.
ABP PTSI berarapkan Pemerintahan Baru Lebih Adil dalam Penerapan Regulasi Pendidikan Tinggi. Foto iNewsSurabaya/ist
Para pemangku kepentingan PTS berharap pemerintahan baru dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Dengan menghilangkan diskriminasi, perguruan tinggi swasta di Indonesia diharapkan mampu berkembang lebih optimal dan berkontribusi besar dalam mencetak generasi unggul untuk masa depan bangsa.
Editor : Arif Ardliyanto